Pemkab Kediri Raih WTP Ke-9, Mbah Dewi : Bukti Kepercayaan Publik Pada Tata Kelola Pemerintahan 

bukti nyata dari konsistensi Pemkab Kediri dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Penulis: Isya Anshori | Editor: Deddy Humana
Humas Pemkab Kediri
INTEGRITAS PENGELOLAAN KEUANGAN - Pemkab Kediri meraih opini WTP sembilan kali beruntun dalam pelaporan pengelolaan keuangan daerah, BPK RI. 

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Pemkab Kediri kembali mengukir prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk kesembilan kalinya atau sembilan tahun berturut-turut, Pemkab Kediri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur.

Penghargaan tertinggi dalam laporan keuangan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. 

Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Plh Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Ayub Amali, kepada Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa di Auditorium BPKP Jatim, Selasa (27/5/2025) lalu.

"Alhamdulillah, Pemkab Kediri kembali mendapatkan opini WTP dengan nilai di atas rata-rata provinsi," ujar Mbak Dewi, sapaan akrab Wakil Bupati Kediri, Kamis (29/5/2025). 

Capaian ini menjadi bukti nyata dari konsistensi Pemkab Kediri dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

Tidak hanya itu, Kabupaten Kediri juga tercatat masuk sembilan besar daerah dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan terbaik di Jawa Timur, dengan capaian melampaui rata-rata provinsi sebesar 92,37 persen.

Mbak Dewi menegaskan bahwa capaian opini WTP ini tidak hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. 

"Kami ingin integritas ini terus meningkat dan pelayanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan," jelas Mbak Dewi.

Sementara Plh Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Ayub Amali menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Kediri

Ayub menambahkan bahwa opini WTP pada dasarnya adalah kondisi yang normal jika laporan keuangan dikelola sesuai prinsip dan aturan yang berlaku. Untuk itu, BPK berharap komitmen transparansi dan akuntabilitas terus dijaga.

"Sebenarnya opini WTP itu suatu keadaan yang normal bagi pengelolaan laporan keuangan, jadi semoga tetap dijaga," pesannya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, serta jajaran kepala OPD yang mendampingi prosesi penerimaan hasil audit LKPD.

Dengan capaian ini, Pemkab Kediri di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana kembali menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang dijalankan secara berkelanjutan. *****

 

Sumber: Surya
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved