Keberhasilan Dedi Mulyadi Ubah Siswa Nakal Dipuji LPAI dan Menteri HAM, Bagaimana dengan Komnas HAM?

Menanggapi kritik dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kak Seto menegaskan bahwa pendekatan dalam program ini jauh dari unsur militeristik.

Justru, siswa diajarkan nilai-nilai kebajikan seperti menghormati orang tua dan guru melalui metode yang menyenangkan, termasuk permainan dan yel-yel.

"Artinya dipadukan dengan unsur bermain. Positif. Anak betul-betul menunjukkan perubahan. Ada beberapa anak sujud pada ibunya. Ini prestasi," ujar Kak Seto saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, seusai upacara Hari Kebangkitan Nasional, Selasa (20/5/2025).

Baca juga: Sosok Ketua DPRD Jabar yang Bela Dedi Mulyadi Imbas Perseteruan dengan Anggota DPRD Fraksi PDIP

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah pusat. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menyatakan bahwa pembinaan siswa bermasalah di barak militer tidak melanggar hak asasi manusia.

Ia menegaskan bahwa pada tahap pertama pelaksanaan, tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan.

"Nggak ada pelanggaran HAM selama pembinaan dan pendidikan karakter dan mental siswa nakal di barak militer pada tahap pertama. Terbukti tidak ada tindakan kekerasan pada proses pendidikan berlangsung di barak militer," kata Pigai, Rabu (21/5/2025).

Menurut Pigai, pembinaan ini telah menunjukkan hasil positif berupa perubahan mental dan karakter siswa yang sebelumnya bermasalah.

Ia menilai pendidikan karakter, disiplin, dan tanggung jawab yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. 

"Dan pendidikan ini terus dilanjutkan demi generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki mental yang baik," tambahnya.

Bagaimana Tanggapan Komnas HAM?

Hingga kini Komnas HAM masih belum memberikan pernyataan terkait hal ini.

Padahal, mereka dulu begitu getol mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi ini.

Pernyataan terbaru, Komnas HAM tegas menentang wacana program Dedi Mulyadi ini dijadikan kurikulum nasional.

Menurut Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, penanganan siswa bermasalah atau anak nakal seharusnya menjadi ranah pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan TNI.

Ia juga tak melihat urgensi dari pengiriman siswa bermasalah ke barak militer untuk masuk ke kurikulum nasional.