Sosok Ketua DPRD Jabar yang Bela Dedi Mulyadi Imbas Perseteruan dengan Anggota DPRD Fraksi PDIP

SURYA.co.id - Sosok Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa ikut jadi sorotan terkait perseteruan antara Dedi Mulyadi dan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP.

Pasalnya, Buky malah membela Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait masalah ini.

Seperti diketahui, ucapan Dedi Mulyadi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025 bikin Fraksi PDIP geram.

Hingga kini hubungan antara eks Bupati Purwakarta itu dengan PDIP kian memanas.

Bahkan kritikan kepada Dedi Mulyadi ini dilakukan secara kelembagaan saat Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025) lalu.

Fraksi PDIP menginterupsi hingga melakukan walk out dalam rapat paripurna tersebut.

Kendati demikian, Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Buky Wibawa membela Dedi Mulyadi.

Berasal dari partai yang sama, ia terang-terangan menganggap ucapan Dedi Mulyadi saat itu adalah sebuah 'candaan'.

"Hampirnya dalam setiap KDM berbicara itu kadang-kadang menyelip-nyelipkan unsur-unsur bercanda. Kadang-kadang ada juga sindir sampir gitu-gitu ciri-ciri khas orang Sunda," katanya dikutip dari Youtube Kompas TV, Senin (19/5/2025).

"Kalau buat saya sih itu sebuah candaan, sindirian juga boleh artinya kan kita juga harus lebih hati-hati ke depannya dalam membuat kebijakan, menyetujui anggaran dan memperkuat aspek pengawasa senagai anggota dewan terhadap program-program dari pemerintah," tambahnya.

Baca juga: Imbas Perseteruan Dedi Mulyadi dan DPRD Jabar Fraksi PDIP, Gubernur Jabar Minta Maaf ke Sosok Ini

Sosok Buky Wibawa

Melansir dari Wikipedia, Buky Wibawa Karya Guna lahir 30 Oktober 1962.

Ia adalah seorang akademisi dan politikus yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Barat dari Partai Gerindra pada periode 2024—2029.

Selain seorang politisi, Buky merupakan seorang akademisi dan juga musisi

Buky Wibawa sudah menjadi Anggota DPRD Jawa Barat sejak periode 2019—2024 dan menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat Bidang Pembangunan.

Buky Wibawa terpilih lagi menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024—2029 dari Partai Gerindra Dapil Jawa Barat 1 dengan perolehan suara 61.455.

Pendidikan terakhir Buky Wibawa adalah lulusan S3 dengan gelar Doktor yang diperolehnya dari Universitas Padjajaran tahun 2008.

Sebelumnya Buky menyelesaikan studi S2 pada universitas yang sama pada tahun 2000. Studi Sarjana atau S1 Buky diselesaikan di Universitas Islam Nusantara pada tahun 1996.

Buky Wibawa adalah lulusan SMA Kristen Jakarta pada tahun 1980.

Buky berpengalaman di bidang seni. Dia adalah seorang dosen dan akademisi. Buky aktif menjadi akademisi dengan menjadi Dosen Luar Biasa Pascasarjana di Universitas Padjajaran pada tahun 2017 hingga 2023, dan juga merupakan Dosen Sekolah Tinggi Musik Bandung pada tahun 2021 hingga tahun 2023.

Buky pernah menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual pada tahun 2012 hingga 2023 dan Koordinator Tim Warisan Budaya Tak Benda Jawa Barat tahun 2013 hingga 2023.

Pada akhirnya pada tahun 2019, Buky terpilih menjadi Anggota DPRD Jawa Barat periode 2019—2024 dan periode 2024—2029. Saat periode 2019—2024, Buky dipercaya sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat dan pada periode 2024—2029, Buky ditunjuk sebagai Ketua DPRD Jawa Barat.

Dedi Mulyadi Minta Maaf

Dedi Mulyadi ternyata sempat menyatakan permintaan maafnya kepada Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.

Seperti diketahui, para anggota DPRD Jabar fraksi PDIP melakukan walk out dalam sidang paripurna DPRD Jabar.

Pemicunya adalah mereka tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi dalam pidatonya saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Imbasnya, Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maafnya kepada DPRD Jawa Barat.

Permintaan maaf ini Kang Dedi Mulyadi (KDM) sampaikan dalam sebuah acara MoU dengan Polda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Permintaan maaf itu disampaikan KDM ketika berpidato di hadapan para tamu.

Hal itu juga disampaikan Dedi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.

Kebetulan Buky Wibawa turut hadir dalam acara tersebut.

Permintaan maaf KDM sampaikan ketika dalam sambutannya menyebut nama-nama tamu yang hadir.

Ketika menyebut nama Ketua DPRD Jabar, KDM menyampaikan permintaan maaf.

"Mohon maaf pak saya banyak mengecewakan temen-temen bapak di DPRD," ucap KDM sambil menoleh ke arah Buky Wibawa dikutip dari unggahan Dedi Mulyadi, Minggu (18/5/2025).

Dedi pun mengaku menyadari bahwa banyak yang merasa marah kepadanya.

"Sehingga banyak yang marah ke saya setiap hari," kata Dedi Mulyadi.

Meski begitu, KDM mengaku senang jika ada orang yang memarahinya.

Karena dia tahu orang yang memarahinya bakal terkenal.

"Dan saya seneng kalau dimarahin pak, karena saya tahu yang marahin saya juga makin terkenal pak," ucap Dedi sedikit tertawa.

Awal Mula Perseteruan

Sebelumnya, Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD Jabar fraksi PDIP jadi sorotan usai menyatakan ketersinggungannya dengan pidato Dedi Mulyadi.

Bahkan, gara-gara pidato Gubernur Jawa Barat itu, Doni melakukan walk out di sidang paripurna DPRD Jabar.

Masalah ini berawal dari pidato Dedi Mulyadi di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi menyinggung absennya seluruh anggota DPRD dalam acara tersebut.

Ia menilai para legislator tak menunjukkan sikap saling menghargai sebagai sesama pemangku kebijakan.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi dalam video yang diunggah di instagramnya.

Tak hanya soal absensi, Dedi juga menyinggung sikap DPRD Jabar yang menurutnya kerap bertentangan dengan upaya eksekutif dalam membangun daerah.

Ia menyayangkan bahwa beberapa program yang dinilai pro rakyat justru dituding melanggar konstitusi.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," lanjutnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali tujuan utama mereka sebagai pelayan publik.

 "Kita semua harus sadar, untuk siapa sebenarnya kita bekerja," ucapnya.

Perseteruan ini memuncak dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan.

Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa pidato Dedi di Musrenbang telah mendiskreditkan lembaga legislatif.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar.

Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni pada Jumat (16/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga.

"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegas Doni.

Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi yang dianggap terlalu individualistik. Ia menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang.

Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id