Duduk Perkara Perseteruan Dedi Mulyadi dan DPRD Jabar Fraksi PDIP, Kini KDM Sudah Minta Maaf

"Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni, Jumat (16/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga.

"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegas Doni.

Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi yang dianggap terlalu individualistik. Ia menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang.

Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.

Dedi Mulyadi Minta Maaf

Setelah perseteruan itu memanas, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) sampaikan permintaan maaf dalam sebuah acara MoU dengan Polda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Permintaan maaf itu disampaikan KDM ketika berpidato di hadapan para tamu.

Hal itu juga disampaikan Dedi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.

Kebetulan Buky Wibawa turut hadir dalam acara tersebut.

Permintaan maaf KDM sampaikan ketika dalam sambutannya menyebut nama-nama tamu yang hadir.

Ketika menyebut nama Ketua DPRD Jabar, KDM menyampaikan permintaan maaf.

"Mohon maaf, pak, saya banyak mengecewakan temen-temen bapak di DPRD," ucapnya sambil menoleh ke arah Buky Wibawa.

Dedi pun mengaku menyadari bahwa banyak yang merasa marah kepadanya.