Imbas Perseteruan Dedi Mulyadi dan DPRD Jabar Fraksi PDIP, Gubernur Jabar Minta Maaf ke Sosok Ini

SURYA.co.id - Perseteruan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan DPRD Jabar fraksi PDIP berbuntut panjang.

Terbaru, Dedi Mulyadi menyatakan permintaan maafnya kepada Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.

Seperti diketahui, para anggota DPRD Jabar fraksi PDIP melakukan walk out dalam sidang paripurna DPRD Jabar.

Pemicunya adalah mereka tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi dalam pidatonya saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Imbasnya, Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maafnya kepada DPRD Jawa Barat.

Baca juga: Perjuangan Risma, Guru di Jambi yang Viral Sebrangi Jembatan Rusak, Malah Dapat Reaksi Sinis Bupati

Baca juga: Sumber Uang Dedi Mulyadi Hingga Kerap Berikan Bantuan Uang Tunai pada Warga Jawa Barat

Permintaan maaf ini Kang Dedi Mulyadi (KDM) sampaikan dalam sebuah acara MoU dengan Polda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Permintaan maaf itu disampaikan KDM ketika berpidato di hadapan para tamu.

Hal itu juga disampaikan Dedi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.

Kebetulan Buky Wibawa turut hadir dalam acara tersebut.

Permintaan maaf KDM sampaikan ketika dalam sambutannya menyebut nama-nama tamu yang hadir.

Ketika menyebut nama Ketua DPRD Jabar, KDM menyampaikan permintaan maaf.

"Mohon maaf pak saya banyak mengecewakan temen-temen bapak di DPRD," ucap KDM sambil menoleh ke arah Buky Wibawa dikutip dari unggahan Dedi Mulyadi, Minggu (18/5/2025).

Baca juga: Rekam Jejak Doni Maradona, Anggota DPRD Fraksi PDIP yang Tersinggung dengan Pidato Dedi Mulyadi

Dedi pun mengaku menyadari bahwa banyak yang merasa marah kepadanya.

"Sehingga banyak yang marah ke saya setiap hari," kata Dedi Mulyadi.

Meski begitu, KDM mengaku senang jika ada orang yang memarahinya.

Karena dia tahu orang yang memarahinya bakal terkenal.

"Dan saya seneng kalau dimarahin pak, karena saya tahu yang marahin saya juga makin terkenal pak," ucap Dedi sedikit tertawa.

Awal Mula Perseteruan

Sebelumnya, Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD Jabar fraksi PDIP jadi sorotan usai menyatakan ketersinggungannya dengan pidato Dedi Mulyadi.

Bahkan, gara-gara pidato Gubernur Jawa Barat itu, Doni melakukan walk out di sidang paripurna DPRD Jabar.

Masalah ini berawal dari pidato Dedi Mulyadi di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi menyinggung absennya seluruh anggota DPRD dalam acara tersebut.

Ia menilai para legislator tak menunjukkan sikap saling menghargai sebagai sesama pemangku kebijakan.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi dalam video yang diunggah di instagramnya.

Baca juga: Aksi Joget Tanti Nilawati saat Sekolah Banjir Dikecam, Kepala Dinas Beri Sanksi Serius

Tak hanya soal absensi, Dedi juga menyinggung sikap DPRD Jabar yang menurutnya kerap bertentangan dengan upaya eksekutif dalam membangun daerah.

Ia menyayangkan bahwa beberapa program yang dinilai pro rakyat justru dituding melanggar konstitusi.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," lanjutnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali tujuan utama mereka sebagai pelayan publik.

 "Kita semua harus sadar, untuk siapa sebenarnya kita bekerja," ucapnya.

Perseteruan ini memuncak dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan.

Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa pidato Dedi di Musrenbang telah mendiskreditkan lembaga legislatif.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar.

Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni pada Jumat (16/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga.

"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegas Doni.

Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi yang dianggap terlalu individualistik. Ia menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang.

Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id