Lakukan Perbaikan Sistem Perizinan Pertambangan, Dinas ESDM Jatim: Dukung Pertumbuhan Ekonomi

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim tengah memperbaiki sistem perizinan pertambangan.

Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, menegaskan peran ESDM, sangat vital dalam mendukung kelancaran roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

"Potensi sumber daya ESDM di Jawa Timur luar biasa besar dan kaya, sehingga kita harus mampu mengelolanya dengan baik untuk mendukung perekonomian daerah," kata Aris, pada wartawan di Surabaya, Senin (19/5/2025).

Dalam tiga tahun terakhir, Dinas ESDM Jatim telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik sektor pertambangan.

Salah satu langkah yang diambil adalah membangun sistem digital akuisisi data evaluasi izin pertambangan.

"Sistem digital ini akan mempermudah proses evaluasi izin tambang dan meningkatkan transparansi," jelas Aris.

Selain itu, Dinas ESDM Jatim juga mensyaratkan kesesuaian tata ruang dari kabupaten/kota pada permohonan awal pendaftaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan izin tambang dapat berlanjut sampai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Aris juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen izin tambang yang standar.

Oleh karena itu, Dinas ESDM Jatim mewajibkan perusahaan/badan usaha yang mengajukan izin pertambangan untuk memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

"Dengan demikian, kita dapat menghindari dokumen tidak standar, biaya tinggi, dan calo perizinan pertambangan," kata Aris.

Dalam upaya meningkatkan kualitas evaluator izin pertambangan, Dinas ESDM Jatim juga melakukan sertifikasi bagi evaluator izin pertambangan.

Pada bulan Mei 2025, 15 orang evaluator izin pertambangan telah disertifikasi di Bandung.

Aris berharap bahwa dengan perbaikan-perbaikan sistem dan mekanisme perizinan pertambangan, Dinas ESDM Jatim dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

"Pengelolaan sektor ESDM tidak hanya masalah izin, tetapi juga meliputi penyiapan wilayah, pengusahaan, dan evaluasi monitoring. Kita harus mampu mengelolanya dengan baik untuk mendukung perekonomian daerah," pungkas Aris.