Tak Cukup Kirim Siswa ke Barak Militer, Dedi Mulyadi Lakukan Gebrakan Lagi untuk Anak, Ada Jam Malam

SURYA.co.id - Setelah kirim siswa nakal ke barak militer, gebrakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ternyata tak cukup sampai di sini.

Dedi Mulyadi kembali melakukan terobosan baru untuk anak-anak di Jawa Barat.

Yakni diberlakukannya jam malam untuk anak di bawah umur.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menggandeng Polda Jabar dan Polda Metro dalam membuat memorandum of understanding (MoU) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025).

Melalui kerja sama dengan Polri ini, diharapkan juga dapat mendorong anak-anak di Jawa Barat untuk tertib dan disiplin dalam berlalulintas.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi saat Ivan Gunawan Minta Ayu Ting Ting Dimasukkan Barak Militer: Takut Salah

Bahkan, Dedi Mulyadi ke depan akan memberlakukan jam malam. Kebijakan ini akan mengatur anak-anak sekolah tidak boleh berada di luar rumah untuk nongkrong di atas pukul 20.00 WIB.

"Kemudian pembersihan berbagai problem yang bisa merusak remaja. Narkoba, obat terlarang, minuman oplosan yang tersebar dimana-mana dan pengetatan pengawasan anak sekolah," kata Dedi, melansir dari Kompas.com.

"Jam tertentu mungkin saya akan berlakukan pada hari belajar tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah, di luar godaannya terlalu banyak," tambahnya.

Dedi juga menyoroti kebijakannya yang melarang siswa membawa kendaraan ke sekolah yang sudah memberikan dampak positif.

"Hari ini saya bersyukur, di berbagai tempat mengalami penurunan. Anak bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, anak sudah senang berjalan kaki.

Ini sebuah sinyal, semua kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi," ucapnya.

Dikatakan Dedi, MoU atau perjanjian itu menyangkut berbagai hal.

Mulai dari peningkatan keamanan di seluruh Jawa Barat hingga mendorong pertumbuhan iklim investasi yang kondusif. 

Kemudian melahirkan banyak tenaga kerja dan di dalamnya ada upaya yang dilakukan, memperkuat basic keamanan tiap kawasan dan zona industri dan menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM.

"Ada ketentraman di pasar dan berbagai tempat lainnya," kata Dedi.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan berkomitmen untuk memberantas premanisme dan menjamin investasi di Jabar.

"Berkaitan dengan keamanan, kami minta sama Pak Gubernur, itu bagian kami. Kami akan segera selesaikan, tadi sudah arahannya, kita akan melakukan patroli bersama-sama TNI, Satpol PP, membangun pos-pos di tempat perindustrian," ujar Rudi.

Baca juga: Ogah Ikuti Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Gubernur Khofifah Punya Strategi Lain

Nantinya, kata dia, anggota Polisi akan melakukan patroli tidak hanya dikawasan industri besar saja, tapi sampai ke pasar-pasar dan pemukiman warga.

"Tidak, di perumahan juga, di pasar-pasar itu rakyat-rakyat kecil, yang pedagang-pedagang kecil diambil-ambilin duitnya Rp 5.000 segala rupa, parkir liar segala rupa," katanya.

Disorot KPAI Lagi

Sementara itu, gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan siswa ke barak militer kembali menuai atensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI, Jastra Putra, menemukan adanya ancaman yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling (BK) terhadap siswa yang menolak dikirim ke barak militer.

Fakta tersebut terungkap ketika KPAI memantau kondisi siswa-siswa yang mengikuti program barak militer.

"Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini wawancara kita anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang," kata Jastra, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Dalam temuan lain, tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK.

Dengan adanya temuan tersebut, KPAI mempertanyakan atas dasar rekomendasi siapa para pelajar ini dipilih untuk mengikuti program di barak militer.

"Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita tentu bisa merekomendasikan psikolog yang profesional," ujar Jastra.

Padahal, salah satu faktor penyimpangan perilaku anak-anak disebabkan oleh kurangnya bimbingan konseling di lingkungan keluarga maupun sekolah.

"Hasil diskusi dengan dinas terkait bahwa kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK menyebabkan layanan konseling anak tidak berjalan maksimal," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menambahkan ada kekhawatiran kalau program ini akan mengarah kepada pelanggaran hak anak.

Sebab, tidak adanya rekomendasi psikolog profesional sebelum mengirim anak-anak ke barak militer.

"Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog)," kata Ai.

Sekitar 6,7 persen anak-anak di barak militer bahkan tidak mengetahui alasan mereka dikirim untuk mengikuti program ini.

"Ada persentase anak 6,7 persen itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini, artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak," ucap Ai.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id