Tak Cukup Kirim Siswa ke Barak Militer, Dedi Mulyadi Lakukan Gebrakan Lagi untuk Anak, Ada Jam Malam

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan berkomitmen untuk memberantas premanisme dan menjamin investasi di Jabar.

"Berkaitan dengan keamanan, kami minta sama Pak Gubernur, itu bagian kami. Kami akan segera selesaikan, tadi sudah arahannya, kita akan melakukan patroli bersama-sama TNI, Satpol PP, membangun pos-pos di tempat perindustrian," ujar Rudi.

Baca juga: Ogah Ikuti Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Gubernur Khofifah Punya Strategi Lain

Nantinya, kata dia, anggota Polisi akan melakukan patroli tidak hanya dikawasan industri besar saja, tapi sampai ke pasar-pasar dan pemukiman warga.

"Tidak, di perumahan juga, di pasar-pasar itu rakyat-rakyat kecil, yang pedagang-pedagang kecil diambil-ambilin duitnya Rp 5.000 segala rupa, parkir liar segala rupa," katanya.

Disorot KPAI Lagi

Sementara itu, gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan siswa ke barak militer kembali menuai atensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI, Jastra Putra, menemukan adanya ancaman yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling (BK) terhadap siswa yang menolak dikirim ke barak militer.

Fakta tersebut terungkap ketika KPAI memantau kondisi siswa-siswa yang mengikuti program barak militer.

"Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini wawancara kita anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang," kata Jastra, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Dalam temuan lain, tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK.

Dengan adanya temuan tersebut, KPAI mempertanyakan atas dasar rekomendasi siapa para pelajar ini dipilih untuk mengikuti program di barak militer.

"Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita tentu bisa merekomendasikan psikolog yang profesional," ujar Jastra.

Padahal, salah satu faktor penyimpangan perilaku anak-anak disebabkan oleh kurangnya bimbingan konseling di lingkungan keluarga maupun sekolah.

"Hasil diskusi dengan dinas terkait bahwa kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK menyebabkan layanan konseling anak tidak berjalan maksimal," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menambahkan ada kekhawatiran kalau program ini akan mengarah kepada pelanggaran hak anak.