2 Kebijakan Wali Kota Surabaya Cak Eri yang Mirip Gebrakan Dedi Mulyadi, Tegas 'Haramkan' Study Tour

SURYA.co.id - Sejumlah kebijakan yang diambil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ternyata mirip dengan gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Mulai dari larangan acara perpisahan sekolah yang mewah, larangan study tour, hingga memasukkan siswa nakal ke barak militer.

Alasan Cak Eri mengambil kebijakan tersebut juga sama seperti Dedi Mulyadi, yakni tak ingin membebani wali murid.

Karena biasanya, biaya untuk acara perpisahan sekolah dan study tour selalu mengambil pungutan dari para wali murid.

Selain itu, memasukkan siswa nakal ke barak militer juga untuk memperkuat disiplin anak di Surabaya.

Dedi Mulyadi juga beralasan bahwa para siswa nakal tersebut akan digembleng untuk menjadi siswa yang lebih disiplin dan berkarakter.

Dirangkum SURYA.co.id, berikut sejumlah kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mirip gebrakan Dedi Mulyadi.

1. Larangan Study Tour dan Acara Perpisahan Sekolah

Pemkot Surabaya menegaskan larangan sekolah di Surabaya, khususnya SD dan SMP negeri di Kota Pahlawan, menggelar wisata dan wisuda di akhir masa sekolah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga melarang sekolah untuk menarik pungutan demi menunjang kegiatan tersebut.

"Kalau di sekolah negeri sudah saya, istilahnya "haramkan", untuk wisuda. Saya sudah tidak perbolehkan lagi ada wisuda di SD dan SMP negeri ketika dia itu meminta biaya kepada muridnya," kata Cak Eri di Surabaya.

Kebijakan tersebut telah berlaku sejak 2015 lalu. "Sudah sejak lama Pemkot Surabaya melarang SD dan SMP Negeri menggelar acara wisuda maupun wisata. Kita ingin mengajak kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Tidak semua anak mampu secara ekonomi untuk ikut merayakan kelulusan dengan wisuda," kata Cak Eri yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Apalagi, kegiatan ini menimbulkan pungutan kepada orang tua yang cenderung memberatkan. Apabila siswa yang tak ikut dalam kegiatan akan kecil hati.

"Kita bukan melarang kegembiraan, tapi agar tidak ada siswa yang kecewa karena keterbatasan biaya. Acara wisuda bisa diganti doa bersama, kemudian saling berpamitan memohon doa restu ke Bapak/Ibu guru kita," kata bapak dua anak ini.

Sekalipun sekolah tidak mewajibkan, namun program wisuda dan wisata akan cenderung menimbulkan kesenjangan antar siswa.

"Itu yang selalu saya katakan. Jangan pernah alasan menggunakan wisuda, [sekolah meminta] yang mampu silakan membayar, yang tidak mampu tidak usah membayar. Tetapi, memaksa anaknya untuk membayar. Itu sama saja merusak jiwa anak-anak. Akhirnya terjadi bully gara-gara itu," kata Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini.

Karenanya, apabila larangan ini dilanggar maka Pemkot tak segan memberikan sanksi kepada guru maupun kepala sekolah negeri.

"Kalau sampai ada, saya tegur kepala sekolahnya, saya beri sanksi [untuk] gurunya. Itu kalau ada di sekolah negeri," katanya.

Beda halnya apabila sekolah akan menggelar wisuda atau wisata dengan menggunakan anggaran di luar iuran wali murid, misalnya donasi dari pihak tertentu. Menurut Wali Kota, hal itu bisa dilakukan.

Lantas bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta? Wali Kota Eri mengatakan larangan ini masih berupa imbauan. Mengingat, lembaga swasta berada di luar kewenangan Pemkot. "Kalau di sekolah swasta, lebih bersifat imbauan. Sebab, swasta di luar kewenangan saya (Pemkot)," tandasnya.

"Wisuda sekolah memang jadi salah satu momen yang menggemberikan atau bahkan dinanti oleh anak-anak kita. Tapi, sejatinya esensi dari sebuah pendidikan bukan soal euforia kelulusan tiap akhir tahun pelajaran. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan karakter terbaik di tengah lingkungannya," ujar Wali Kota Eri.

Larangan sekolah untuk menggelar wisuda dan wisata menjadi diskusi masyarakat setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan larangan kegiatan wisuda atau perpisahan di tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA atau sederajat. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor: 42/PK.03.04/KESRA yang disebarkan ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Jabar yang dikeluarkan 30 April 2025.

Dalam SE itu disebutkan seluruh sekolah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK diminta tidak menyelenggarakan wisuda/perpisahan dan kegiatan yang bersifat seremonial dengan biaya tinggi. Namun, Pemprov Jabar memperbolehkan sekolah untuk menyelenggarakam wisuda/perpisahan apabila tidak menimbulkan beban biaya kepada orang tua/wali siswa.

Hal ini mendapatkan dukungan dari Ombudsman. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana, mengakui, penyelenggaraan wisuda yang mengharuskan orang tua siswa mengeluarkan biaya berpotensi maladministrasi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga tegas melarang sekolah-sekolah di melakukan study tour.

Dedi Mulyadi menjelaskan alasan utama di balik larangan studi tur siswa sekolah adalah agar tidak membebankan biaya pada orangtua siswa. 

“Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan studi tur, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” tegasnya melalui video di Instagram pribadinya.

Menurutnya, biaya studi tur yang sering kali dibebankan sepenuhnya kepada orang tua siswa membuat banyak keluarga terpaksa berutang. 

“Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” tambahnya. 

Selain itu, faktor keselamatan siswa juga menjadi perhatian utama. 

Dedi Mulyadi terus mengingatkan peristiwa tragis kecelakaan bus yang menimpa siswa SMK di Depok saat melakukan studi tur, yang mengakibatkan 11 siswa kehilangan nyawa. 

“Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang banyak. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” imbuhnya. 

2. Masukkan Siswa Nakal ke Barak Militer

Pemkot Surabaya punya program serupa yang dilakukan Dedi Mulyadi.

Bahkan program tersebut sudah dijalankan sejak tahun 2023.

Program ini bernama Sekolah Kebangsaan.

Pemkot Surabaya mengungkapkan keberhasilan Sekolah Kebangsaan untuk memperkuat disiplin anak di Surabaya. Melibatkan pihak militer, program tersebut sukses menekan kasus tawuran hingga kenakalan anak di Surabaya.

Hal ini untuk merespons adanya penerapan pendidikan secara militer untuk anak-anak bermasalah di Jawa Barat yang dicetuskan Gubernur Dedi Mulyadi.

"Pada tahun 2023 sebenarnya sudah kami lakukan hal yang sama. Program tersebut bernama Sekolah Kebangsaan," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat dikonfirmasi di Surabaya (Jumat, 2/5/2025).

Pada 2023, Sekolah Kebangsaan yang diinisiasi oleh Pemkot Surabaya menggandeng TNI AL melalui Pangkalan Angkatan Laut (Lanudal) Juanda. Berada di Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) Juanda, Sekolah Kebangsaan itu diikuti oleh 48 siswa dari jenjang SMP hingga SMA/SMK.

Setiap hari, puluhan remaja tersebut digembleng oleh personel TNI agar menjadi pribadi yang lebih disiplin sekaligus mandiri.

Mereka harus bangun pagi sekitar pukul 04.30 WIB, kemudian mengikuti ibadah, apel pembinaan fisik, pelatihan baris berbaris, hingga materi wawasan kebangsaan.

Peserta juga materi mendapatkan pembekalan kiat kesuksesan untuk membentuk kharakter dan kepribadian mereka.

Hal ini penting mengingat beberapa peserta Sekolah Kebangsaan di antaranya merupakan mereka yang sempat terjaring razia karena terlibat kekerasan anak seperti tawuran.

Wali Kota Eri menjelaskan manfaat program tersebut. Selain mengantisipasi kegiatan negatif remaja, hal ini juga bisa memperkuat kharakter anak.

"Anak-anak ini sebenarnya memiliki kelebihan. Namun karena tidak tersalurkan jadi seperti ini (berpotensi menimbulkan kenakalan pada remaja)," katanya.

Karenanya, ke depan Pemkot Surabaya akan memperkuat Sekolah Kebangsaan tersebut melalui Sekolah Rakyat di Surabaya. Melalui wawasan kebangsaan, maka penguatan kharakter bisa dilakukan.

"Menggandeng militer itu sebenarnya untuk menyampaikan kebangsaan sekaligus kedisiplinan. Bukan untuk yang lainnya, misalnya fisik. Namun bagaimana anak-anak ini bisa disiplin, ketika ada waktu shalat Shubuh ya shalat Subuh. Pulang sekolah bisa shalat Ashar, ya shalat. Kedisiplinan ini yang kami perkuat," bebernya.

Program Sekolah Kebangsaan yang berjalan pada 2023 tersebut berhasil menekan kasus kekerasan remaja di Surabaya. Para peserta Sekolah Kebangsaan turut menjadi duta  kebangsaan kepada sebayanya.

Pada program Sekolah Rakyat nantinya, wawasan kebangsaan tidak lagi berada di kawasan militer.

Berlokasi di asrama yang telah disiapkan, Pemkot Surabaya akan menyisipkan materi kebangsaan dengan melibatkan TNI, misalnya TNI Angkatan Darat (TNI AD) melalui Komando Distrik Militer (Kodim).

"(Peserta program Sekolah Kebangsaan) selama ini, mohon maaf, banyak dari kalangan menengah ke bawah. Seringkali mereka kurang kasih sayang orangtua. Kedua adalah kurang perhatian. Sehingga, kami siapkan asrama- asrama," ujar Cak Eri.

Selain dengan TNI, penguatan kharakter tersebut juga akan menggandeng tokoh agama. "Jadi, anak-anak ini tetap bisa bersekolah seperti biasa namun kami lakukan wawasan kebangsaan dengan kerjasama bersama Dandim. Juga memperkuat akidah akhlakul karimah seperti ngaji," urainya.

Wali Kota Eri menegaskan, bahwa penguatan kharakter penting dalam memberikan pondasi anak di Surabaya. 

"Ke depan tidak kami tempatkan di barak militer, tetapi di asrama. Asrama ini kami siapkan hingga anak  kuliah seperti yang sudah ada selama ini ada seperti Sekolah Bibit Unggul," lanjutnya.(Bobby Constantine/Putra Dewangga/SURYA.co.id)

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id