Gebrakan Pramono Anung Hadapi Siswa Nakal Beda dari Dedi Mulyadi, Pilih Pendekatan Edukatif

SURYA.CO.ID - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, punya cara tersendiri menangani siswa nakal di wilayahnya.

Pramono memilih tidak mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa terindikasi nakal ke barak militer sebagai bentuk pembinaan.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril, Raoul Hakim, menekankan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta lebih memilih pendekatan yang lebih edukatif dan partisipatif.

Satu di antaranya, memperpanjang jam operasional taman dan perpustakaan di Jakarta.

“Kami akan menerapkan banyak hal, tapi lebih memadatkan kegiatan-kegiatan positif."

"Makanya taman dibuka sampai malam, artinya membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi di tempat yang seharusnya, termasuk perpustakaan,” kata Chico, dikutip SURYA.CO.ID dari Antara.

Menurut dia, kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang berfokus pada pemberdayaan, bukan hukuman.

Selain itu, pihaknya juga aktif bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk mengatasi premanisme di Jakarta.

Seperti operasi terpadu penanggulangan premanisme yang digelar selama 15 hari.

Baca juga: Sosok Bupati Purwakarta Om Zein yang Tantang Verrel Bramasta Usai Gebrakan Dedi Mulyadi Dikritik

"Kami menyambut baik operasi ini. Tidak ada tempat untuk kekerasan di Kota Jakarta dan sampai hari ini itu masih terus dilakukan," ujar Chico.

Ia berharap operasi tersebut tidak hanya mampu menangkap pelaku, tetapi juga memberikan efek jera agar aksi-aksi kekerasan dan aktivitas ilegal lainnya bisa dicegah sejak dini.

Lebih jauh, Chico menambahkan bahwa Pemprov akan menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak memiliki izin resmi.

"Kalau memang tidak ada izin harus ditertibkan, karena kan erat kaitannya dengan pembayaran pajak, pemasukan daerah, dan lain-lain," tandasnya.

Sebelumnya, Pramono Anung memastikan tak akan memasukkan para siswa nakal ke barak militer seperti yang dilakukan Dedi Mulyadi.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi apakah Jakarta akan mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan "menyekolahkan" siswa bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei 2025.