Dirut Bulog kini Dijabat Anggota TNI Aktif, Stafsus Mentan: Presiden Butuh Sosok yang Lincah & Cepat

SURYA.co.id, JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, mengungkap alasan di balik pergantian Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono kepada Mayjen TNI Novi Helmy Prasetyo.

"Keputusan ini diambil karena pemerintah membutuhkan pemimpin yang mampu mengikuti ritme kerja Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya cepat. Contohnya (direktur utama) Bulog kemarin tidak bisa mengikuti irama. Jadi terpaksa dicari yang bisa mengikuti irama kecepatan sekarang Pak Prabowo," katanya ketika memberi sambutan dalam acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

• Mata Lokal Fest 2025, Menteri Maman Abdurrahman: Perkuat UMKM untuk Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan

Ditemui di sela acara, Sam menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan sosok pemimpin Bulog yang lebih lincah dan bisa mengikuti cara kerja pemerintah saat ini.

Sam kemudian menyebut Smart Agriculture System (SAS) yang dimiliki Kementerian Pertanian yang bisa mengidentifikasi daerah-daerah yang akan melakukan panen.

Berdasarkan data dari SAS, Kementan akan memberi perintah ke Bulog untuk langsung bergerak ke daerah itu dan menyerap gabahnya.

Inilah yang dimaksud Sam sebagai kecepatan.

Bulog diminta lebih cekatan begitu diperintah Kementan menyerap gabah.

"Jadi ada sinkronisasi. Eh Bulog, itu di sana produksi, tolong di itu, itu harus bisa. Dan sekarang sudah bagus, cantik sekali. Jadi di SAS kami bisa liat ini di sini mau panen, nanti Bulog ke sana," ujar Sam.

Terkait rencana mengembalikan status Bulog dari BUMN menjadi lembaga di bawah pemerintah, ia menyoroti peran Bulog yang sekarang sebagai BUMN memilik dua tugas, yaitu menjaga stok serta kestabilan harga pokok dan keharusan mereka berbisnis.

Ia memandang dua tugas tersebut sebagai dualisme yang membingungkan.

Jika dikembalikan seperti zaman dulu ketika masih di bawah pemerintah, ia mengatakan Bulog bisa lebih lincah karena tidak ada beban untuk mencari untung.

Sebagai contoh, saat pemerintah menugaskan Bulog untuk menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram tanpa memandang kualitasnya, hal ini sangat memberatkan jika dipandang dari sisi bisnis.

Menurut dia, perusahaan manapun pasti akan menolaknya.

Bulog sendiri dinilai akan menolaknya jika bisa.

Namun, karena itu tugas negara, mereka harus melaksanakannya.