Mas Rio Warisi SILPA dan Kemiskinan Yang Masih Tinggi di Situbondo, Berjanji Akan Berbenah

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Empat fraksi DPRD Situbondo memberikan  banyak rekomendasi saat rapat paripurna penyampaian peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Senin (5/5/2025).

Rekomendasi dari fraksi-fraksi itu lantaran dari pemerintahan periode sebelumnya ada warisan berupa tingginya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan angka kemiskinan di daerah.

Empat fraksi yang memberikan rekomendasi melalui pandangan umumnya adalah Fraksi PKB, PDIP, Golkar, DIS. Sedangkan Fraksi PPP tidak menyampaikan dan menyerahkan langsung pandangan umumnya ke Bupati Situbondo dan Ketua DPRD Situbondo.

Pandangan umum Fraksi PKB yang dbacakan Damanhuri menyebutkan, angka kemiskinan di Situbondo mengalami penurunan dari 11,90 persen menjadi 11,51 persen.

"Namun ternyata rasio tidak memenuhi target 0.32 persen, dan nyatanya target 0,385 persen. Jadi capaianya hanya 79.69 persen," kata Damanhuri.

Untuk itu Damanhuri  dalam penyampaian pandangan umumnya meski angka kemiskinan menurun, akan tetapi rasionya semakin meningkat.

Selain itu Fraksi PKB juga menyoroti keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan perizinan usaha, padahal MPP seharusnya menjadi pusat pelayanan terpadu yang mendorong percepatan investasi dalam menunjang peningkatan PAD.

"Kami minta pemda memperkuat fungsi MPP sebagai sentra pelayanan perizinan terintegrasi, baik itu untuk sektor pariwisata, perdagangan maupun perindustrian,"ujarnya.

Selain itu Fraksi PKB menilai pemda terkesan setengah hati dalam distribusi anggaran, sehingga  berdampak tidak tercapainya target di banyak OPD.

"Dari sisi belanja pegawai sebesar Rp766 miliar, hanya terealisasi Rp 687 miliar, sehingga menyebabkan SILPA pada belanja pegawai sebesar Rp 72 miliar lebih," bebernya.

Fraksi PKB mengungkapkan sejumlah dinas dengan SILPA masih tinggi, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Satpol PP, BPBD, Dinsos dan Dinas Ketenaga kerjaan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

"Khususnya di Dinas Pendidikan yang SILPA gaji pegawainya masih tinggi, yakni mencapai Rp 46 miliar lebih. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi," ungkapnya.

Sementara Fraksi DIS mempertanyakan tunjagan insentif ketua RT dan kader posyandu yang belum cair, padahal mereka merupakan ujung tombak pelayanan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu Fraksi DIS mempertanyakan bantuan hibah untuk pondok pesantren dan tempat ibadah yang belum direalisasikan oleh Pemkab Situbondo.

"Rencana bantuan itu sudah ditandatangani bulan lalu. Ini bukan persoalan administrasi, tetapi  kepercayaan dan komitmen kepada organisasi keagamaan yang menjadi pilar moral," demikian kritik DIS.

Menanggapi rekomendasi pandangan umum sejumlah fraksi, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo langsung memberikan tanggapannya.

Menurut Mas Rio, ketika adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang perjalanan dinas, ia harus memberikan contoh. "Siapa pejabat yang anggarannya paling banyak dipotong, itu adalah bupati. Jadi saya hanya ingin memberikan contoh, OPD itu tergantung pemimpinnya," ujar Mas Rio.

Karena itu, kata Mas Rio, dalam konteks APBD tahun 2024 ini akan dijelaskan bahwa selama dua bulan ini telah mengajak kepala dinas untuk bertemu dengan investor.

"Hal yang mendasar adalah keinginan kita untuk maju atau tidak, karena selama ini kita selalu berkeluh kesah kalah dengan kabupaten lain. Tetapi kita tidak pernah membuat mindset agar ramah investasi," katanya.

Mengenai masih tingginya SILPA, Mas Rio dengan tegas menyatakan membenahi persoalan itu, karena menyebutnya sebagai konsep anggaran yang salah. "Kami akan perbaiki, karena itu memang berdasarkan laporan BPK," tukasnya.

Mas Rio menegaskan tidak akan menghapus bantuan untuk mushala, melainkan hanya dihapus itu sesuai atensi gubernur untuk memperhatikan hibah tersebut. "Akhirnya semua bantuan hibah itu dihapus," pungkasnya. *****