Sindiran Dedi Mulyadi ke Pihak Tak Setuju Masukkan Siswa Nakal ke Barak Militer: Ngurusin Gak?

Siswa nakal tetap harus ditangani oleh internal sekolah maupun keluarga karena persoalan setiap siswa berbeda-beda. 

"Anak nakal itu tidak bisa diseragamkan masalahnya, beda-beda, dan TNI bukan obat dari segala penyakit," ujar Cecep saat dihubungi, Selasa (29/4/2025).

Meski begitu, Cecep mengapresiasi upaya baik dari Dedi Mulyadi yang ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan siswa nakal atau yang tidak bisa dibina. 

Sebaiknya, kata dia, pola pembinaan terhadap siswa nakal bukan dengan cara militeristik, tetapi dengan menerapkan pendidikan bela negara semisal mengadopsi Resimen Mahasiswa (Menwa). 

Pola pendidikan tersebut bahkan telah diamanatkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

"Di situ dijelaskan ada Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) namanya, mungkin maksudnya (Dedi Mulyadi) ke situ. Bukan pendidikan militer pada siswa tetapi seperti Menwa," kata Cecep. 

Cecep sangat setuju apabila Gubernur Jabar menerapkan pola PPBN untuk mendidik siswa nakal.

Cara tersebut bisa diikuti oleh seluruh murid, bukan hanya untuk siswa nakal saja.

Dia meyakini, pola PPBN akan lebih berdampak pada perubahan perilaku siswa dapat lebih disiplin. 

Namun untuk siswa nakal adanya kurikulum khusus dalam penerapannya.

Teknisnya bukan hanya unsur militer saja yang terlibat dalam pola PPBN tersebut, tetapi mencakup sejumlah pihak semisal agamawan, guru bimbingan dan konseling (BK),psikolog, OSIS dan lain sebagainya.

"Bukan untuk siswa nakal. Tetap seluruh siswa terprogram dibuat road mapnya desainnya sampai kapan, dan anak itu diinapakan dimana seperti boarding school, di kamp militer, luar ruangan, gunung dan lainnya," tuturnya. 

Cecep berharap, Gubernur Jabar bisa mempertimbangkan saran terkait pola PPBN di sekolah di Jabar.

"Mudah-mudahan maksudnya Pak Dedi itu (bela negara) saya setuju 1.000 persen. Kalau pendidikan semisal militer syaratnya tidak sembarangan karena itu untuk komponen cadangan," pungkasnya.

2. Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana