Sosok Anggota DPR yang Malah Kritik Gebrakan Dedi Mulyadi Masukkan Siswa Nakal ke Barak Militer

SURYA.co.id - Gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memasukkan siswa nakal ke barak militer menuai kritik dari banyak pihak.

Salah satunya Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana.

Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa-siswa bermasalah, serta merta bisa diselesaikan oleh tentara.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/4/2025), melansir dari Kompas.com.

Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang.

Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa, tidak harus menggunakan cara-cara militeristik yang menurutnya hanya cara instan.

"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik.

Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah," kata Bonnie. 

"Cara instan menyelesaikan problem kenakalan remaja tidak akan bisa menyelesaikan masalah hingga ke dasarnya, yang seringkali berakar ke problem sosial," imbuh dia.

Menurut Bonnie, pendekatan psikologis lebih tepat untuk menangani siswa yang dianggap bermasalah, daripada mengirim mereka ke barak militer.

Dia pun mengingatkan bahwa setiap anak memiliki karakter dan latar belakang berbeda yang membuat perilakunya menjadi bermasalah.

“Karena penyebab mereka bermasalah juga tak sama. Bisa jadi karena inner child mereka, kekurangan perhatian, atau akibat lingkungan maupun hanya sekadar ikut-ikutan. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu,” kata Bonnie.

“Harus ditemukan pola yang paling tepat untuk memperbaiki sikap mereka sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini seperti apa.

Kalau seperti ini dengan gaya militeristik, kayaknya malah jadi ke mana-mana,” ujar dia.

Bonnie menambahkan, akan lebih baik jika penanganan siswa bermasalah dilakukan dengan memfasilitasi serta menyalurkan minat dan bakat mereka di bidang tertentu.

Dengan demikian, aktivitas siswa bisa lebih diarahkan ke hal-hal yang positif dan terhindar dari tindakan-tindakan yang mengarah ke kriminal.

“Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya,” ucap Bonnie.

Sosok Bonnie Triyana

Melansir dari Wikipedia, Bonnie Triyana lahir 27 Juni 1979.

Ia adalah seorang sejarawan, politikus PDI Perjuangan dan kurator museum berkebangsaan Indonesia.

Saat ini, ia menjadi pemimpin redaksi majalah sejarah popular pertama di Indonesia, Majalah Historia.

Ia menyelesaikan sarjana dari jurusan sejarah Universitas Diponegoro, Semarang (2003). Ia sempat mengenyam kuliah pascasarjana sejarah di Universitas Indonesia pada 2005.

Bonnie juga ikut menggagas Museum Multatuli di Rangkasbitung, Banten dan terlibat dalam menyelamatkan gedung Sarekat Islam di Semarang.

Bonnie lahir di Rangkasbitung, Banten, Indonesia pada 1979.[1] Dia sempat tinggal di Sumatera untuk sementara waktu, dikarenakan ayahnya bekerja sebagai manajer perkebunan.[1] Ia belajar sejarah di Universitas Diponegoro di Semarang, dan lulus sarjana pada tahun 2003.[1] Pada tahun yang sama, ia bersama-sama mengedit (dengan Budi Setiyono) sebuah buku baru tentang pidato-pidato mantan presiden Indonesia Sukarno.[4][5]

Terinspirasi oleh majalah sejarah populer Brasil Istoria, Triyana mendirikan majalah sejarah bulanan berbahasa Indonesia Historia.[1] Majalah ini dimulai sebagai situs web pada 2010 dan diluncurkan sebagai edisi cetak tahun 2012.[1] Sejak itu ia dicari-cari pendapat tentang masalah sejarah di pers Indonesia; misalnya, pada 2014 penentangannya terhadap mantan presiden Indonesia Suharto dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia (pengusul calon presiden saat itu Prabowo Subianto).[6]

Pada tahun 2012, Ia juga terlibat dalam kelompok yang berhasil mengadvokasi untuk pemulihan bekas sekolah Sarekat Islam di Semarang yang telah rusak, karena signifikansi historisnya terhadap gerakan anti-kolonial di Belanda. Hindia Timur.[7] Pada tahun 2018, ia membantu pemerintah daerah Kabupaten Lebak di Banten mendirikan Museum Multatuli di Rangkasbitung di sebuah gedung yang dibangun tahun 1923 yang semula merupakan kantor Wedana (sejenis pejabat kolonial).[8][9][10]

Pada awal tahun 2022, ia menjadi kurator tamu sebuah pameran Revolusi Nasional Indonesia di Rijksmuseum di Amsterdam.[11][12] Partisipasinya menjadi kontroversial di Belanda ketika itu. Dalam sebuah kolom di surat kabar Belanda NRC Handelsblad, ia menjelaskan pandangannya bahwa kata "Bersiap" harus dihilangkan dari pameran, dan mengatakan bahwa penggunaan istilah dalam pameran akan terlalu menyederhanakan narasi dalam pameran dan memperkuat stereotip orang Indonesia yang kejam dan biadab.[12][13] Federasi Belanda Indonesia (bahasa Belanda: Federatie Indische Nederlanders) mengajukan pengaduan ke polisi Belanda tentang masalah ini pada Januari 2022, menuduh Triyana menstigmatisasi orang-orang Indonesia dan Belanda yang selamat dari periode sejarah itu dan meremehkan kekerasan terhadap mereka.[14][15][16] Polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan dakwaan, sementara Rijksmuseum terus menggunakan istilah itu dalam pameran dan mencatat bahwa Triyana telah mengungkapkan pendapat pribadinya dalam editorial.[12][16][17][18]

Pada 23 Mei 2022, ia muncul di depan komite tetap Belanda untuk Urusan Luar Negeri di Dewan Perwakilan Rakyat (Belanda) untuk mempresentasikan perspektif Indonesia tentang kekerasan yang terjadi selama keberangkatan Belanda dari Indonesia.

Gebrakan Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meluncurkan gagasan baru yaitu program pendidikan karakter untuk menangani anak-anak nakal, yang akan melibatkan TNI serta Polri dalam proses pembinaannya. 

Menurut Dedi Mulyadi, selama ini sudah banyak orangtua yang bersedih karena anaknya terlibat dalam pergaulan negatif, semisal masuk geng motor, tawuran, bahkan sampai mengonsumsi obat terlarang.  

Diharapkan, adanya pembinaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri di dalamnya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut. 

Menurut Dedi Mulyadi, program pendidikan berkarakter akan mulai dilaksanakan pada 2 Mei 2025. 

Untuk mendukung pelaksanaannya, pihak TNI akan menyiapkan sebanyak 30 hingga 40 barak. 

"Sejak dulu berbicara soal geng motor, tetapi tidak selesai-selesai. Hari ini, kami bersama bupati dan wali kota sedang merumuskan langkah nyata," katanya dikutip dari Kompas.com, Senin (28/4/2025).  

"Anak-anak yang orangtuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, akan kami wajib militerkan," kata Dedi. 

Anak-anak tersebut, kata Dedi, akan digembleng dengan pendidikan disiplin ala militer selama enam bulan hingga satu tahun di kompleks TNI atau Polri.  

Meski begitu, mereka juga tetap akan diberikan pendidikan formal di sekolah sehingga tidak tertinggal secara materi umum.  

Dedi mengatakan, anak-anak yang akan diberikan pendidikan disiplin militer itu tentunya atas persetujuan dari orangtuanya dan pihak sekolah.  

"Kami akan tanya orangtuanya, masih sanggup mendidik atau tidak. Kalau tidak, kami sekolahkan di sekolah militer," ucap Dedi.  

"Pendidikan mereka tetap berjalan, terdaftar di SMP mana, tetapi dengan kelas khusus," katanya. 

Dia menambahkan, program ini terlebih dahulu akan diterapkan di beberapa daerah di Jabar, salah satunya ialah Kota Bandung.  

Kemudian, teknisnya sudah dikoordinasikan dengan bupati dan wali kota serta pihak TNI maupun Polri.  

"Sampai dia berubah, ini bagaimana cara kami harus mulai cepat lagi. Tidak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu, geng motor tidak selesai-selesai, harus tuntas," ucap Dedi. 

Selain membuat gagasan tak biasa untuk menangani kenakalan remaja, Gubernur Dedi Mulyadi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru mendatang. 

Setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri. 

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," ujar Kang Dedi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi pada Rabu (5/3/2025). 

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter bela negara di kalangan siswa. 

Diharapkan, siswa tidak akan terlibat dalam aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya. 

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kurikulum wajib militer ini bertujuan untuk menggali potensi siswa di berbagai bidang. 

Ia menambahkan bahwa wajib militer identik dengan kedisiplinan, sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan menghindari kegiatan yang tidak berguna. 

"Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi," katanya. 

Program ini juga akan diintegrasikan dengan sektor strategis seperti pertanian dan peternakan, sesuai kebutuhan daerah masing-masing. 

Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi. 

Dedi berharap, setelah lulus sekolah, para siswa dapat langsung terserap dalam berbagai bidang pekerjaan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran terbuka di Jawa Barat.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id