Alasan SMK Bekasi Nekat Tarik Iuran Study Tour Padahal Dilarang Dedi Mulyadi, Sebut Sikap Wali Murid

SURYA.CO.ID - Meski sudah ada larangan mengadakan study tour ke luar wilayah Jawa Barat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Pembaharuan Bekasi nyaris nekat melanggar.

Bahkan, pihak SMK Karya Pembaharuan Bekasi juga sudah menarik uang iuran kepada siswa.

Kepala SMK Karya Pembaharuan, Ahmad Tetuko Taqiyudin menegaskan, penarikan iuran itu dilakukan sejak awal siswa menempuh pendidikan di sekolah itu.

Artinya, kebijakan itu dilakukan jauh sebelum Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, yang dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

"Karena ini konsensus yang sudah dari mereka kelas 10, saya pikir selama tiga tahun ini juga berjalan saja, enggak ada komplain."

Dia juga menyebut, selama ini tidak ada wali murid yang komplain terkait aturan tersebut.

"Kalau di akhir ada komplain ya mungkin hanya yang komplain saja," jelasnya.

Bukan Study Tour

Dia lantas mengklarifikasi bahwa sebetulnya kegiatan yang akan diselenggarakan bukan dalam bentuk study tour, tetapi perpisahan yang diikuti 179 siswa kelas 12 angkatan 2022/2023. 

"Ini yang perlu diluruskan bahwa SMK Karya Pembaharuan sepanjang berdirinya sekolah tidak pernah ada study tour, tapi perpisahan pasca-ujian nasional dan kelulusan siswa," katanya.

Diketahui, duduk persoalan rencana kegiatan study tour peserta didik SMK Karya Pembaharuan berawal ketika seorang ibu mengadu ke Dedi terkait kegiatan ke Bali yang memakan biaya Rp 5 juta-Rp 6 juta.

Dedi menerima aduan tersebut ketika mengunjungi salah satu daerah di Kabupaten Bekasi, Kamis (24/4/2025).

Aduan tersebut direkam melalui ponsel Dedi dan diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71.

"Ini saya lagi di Bekasi, ini salah satu warga yang mengadu, SMK mana?" kata Dedi membuka percakapannya dengan sang ibu, dikutip Kompas.com, Kamis.

Emak-emak berbaju katun rayon itu lantas menyebutkan anaknya menempuh pendidikan di SMK Karya Pembaharuan.