Asbanda Resmi Luncurkan SP2D Online, Bank Jatim Tandatangani PKS Bersama Kemendagri
Busrul Iman yang juga sebagai Direktur Utama Bank Jatim turut menandatangani PKS tersebut bersama pimpinan BPD lainnya.
Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Deddy Humana
SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) secara resmi telah meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Peluncuran SP2D tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Asbanda dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Plt Ketua Umum Asbanda, Busrul Iman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Busrul dalam sambutannya menjelaskan, launching SP2D Online melalui aplikasi SIPD-RI ini merupakan momen penting untuk menunjukkan implementasi nyata fitur ini di beberapa daerah dan sekaligus memperkuat sinergitas pemda dengan BPD demi mendukung tata kelola keuangan yang modern dan terintegrasi.
”Kami berharap dengan adanya peluncuran ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pemda untuk segera mengadopsi SP2D Online sebagai bagian dari reformasi digital di Indonesia,” kata Busrul, Minggu (20/4/2025).
Menurut Busrul, SIPD memiliki banyak fungsi. Antara lain untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan, hingga pelaporan seluruh pemda di Indonesia. Tentu hal tersebut akan sangat membantu pemda dalam melaksanakan penerapan SP2D secara online.
”Semoga dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman ini akan semakin mempermudah dan mempercepat implementasi SP2D online di seluruh pemda di Indonesia," kata Busrul.
"BPD sebagai mitra kerja pemda berkomitmen akan terus mendukung program kerja pemda yang membutuhkan layanan jasa keuangan dan perbankan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan kerja sama antara Kemendagri dengan 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia, termasuk Bank Jatim, terkait pelaksanaan SP2D secara online melalui aplikasi SIPD.
Busrul Iman yang juga sebagai Direktur Utama Bank Jatim turut menandatangani PKS tersebut bersama pimpinan BPD lainnya.
”Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam proses pencairan dana yang kini dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan efisien melalui platform SIPD. Sistem ini memudahkan koordinasi antara Kemendagri dan BPD dalam mengelola dana pemerintah daerah secara real time,” jelasnya.
Sebagai bank daerah yang memiliki peran sentral dalam perekonomian Jawa Timur, Bank Jatim menyadari betul pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemda dan masyarakat.
Menurut Busrul, penandatanganan PKS ini adalah wujud komitmen Bank Jatim untuk menjadi bagian aktif dalam transformasi digitalisasi keuangan daerah.
”Penerapan SIPD selaras dengan era transaksi non tunai dan digitalisasi sehingga harus dioptimalkan bersama. Selain itu, implementasi digitalisasi keuangan daerah telah menjadi urgensi di era seperti sekarang ini. Sebab dengan digitalisasi, dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong transparansi serta percepatan transaksi,” terang Busrul.
Karena itu pihaknya berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Jawa Timur.
Sementara Tomsi Tohir juga menegaskan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena itu, dibutuhkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, serta daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah pun, lanjutnya, wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam SIPD RI.
”Tujuan penerapan SIPD ini adalah untuk mempermudah dalam mengambil keputusan serta mempermudah monitoring dan evaluasi maupun mengkonsolidasikan statistik data keuangan secara online dan real time,” jelasnya.
Hingga kini, sudah ada 22 provinsi, 28 kabupaten, dan 16 kota yang siap menjalankan SP2D Online melalui SIPD RI. ”Dengan demikian, azas transparansi akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” pungkas Tomsi. *****
Bank Jatim
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA)
peresmian SP2D online
Kemendagri
tata kelola keuangan daerah
SIPD permudah SP2D online
Surabaya
Jakarta
Ramalan Cuaca Surabaya Hari Ini, 23 Juli 2025: Pagi hingga Sore Cerah, Tak Berpotensi Hujan |
![]() |
---|
Perluas Pangsa Pasar, Polytton Buka Showroom Mobil Listrik Pertama di Surabaya |
![]() |
---|
Ramalan Cuaca Surabaya Besok Rabu 23 Juli 2025, Pagi Hingga Sore Cerah |
![]() |
---|
Maling Motor Dihajar Warga di Simomulyo Baru Surabaya, Ditinggal Kabur Temannya, Mengaku Mau Tobat |
![]() |
---|
Paruh Musim Pecco Bagnaia Ngos Ngosan Kejar Marquez, Realistis Bertahan Papan Atas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.