Profil Ormas GRIB Jaya yang Ketua DPD Jabar Tantang Dedi Mulyadi, Didirikan Hercules, Dukung Prabowo

SURYA.CO.ID - Inilah profil organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang ramai jadi perbincangan setelah Ketua DPD Jabar menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Gabryel Alexander Etwiorry, menantang Dedi Mulyadi terkait sikapnya tentang premanisme dan rencana pembentukan Satgas Antipremanisme di seluruh Jawa Barat. 

Menurut Gabryel sikap Dedi Mulyadi terkait premanisme ini terlalu tendensius. 

Hal ini terkait ucapan Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu yang menyinggung praktik premanisme di masyarakat dilakukan oleh ormas, tendensius.

"Jujur, saya mendukung program beliau, tapi jangan tendensius. Jangan kalau bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?" ujar Gabriyel seperti dikutip dari Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Baca juga: Setelah Ditantang Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Dedi Mulyadi Kini Dituntut Driver Ojol Untuk Buat Ini

Menurut Gabryel, ormas merupakan warga negara yang harus diperhatikan pemerintah. 

Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. 

"Kami ormas ini warga negara, punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan. Kami sama, kami masyarakat juga punya hak yang sama. Jadi tolong lah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius," katanya. 

Ia pun mempersilakan jika Dedi Mulyadi tetap kekeuh untuk memberantas praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ormas. 

Namun, katanya, Dedi juga harus adil untuk melakukan pemberantasan praktik premanisme di internal pemerintahannya sendiri. 

"Itu baru saya acungi jempol," katanya.

Tak hanya menuding Dedi Mulyadi Tendensius, Gabryel juga mengkritik langkah Gubernur Jawa Barat itu yang akan membentuk satuan tugas (satgas) pembasmi preman. 

Pembentukan satgas anti premanisme itu sebagai respons Dedi dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat. 

Gabriyel menilai semestinya Dedi Mulyadi melakukan 'bersih-bersih' di internal pemerintahan provinsi sebelum bergerak membasmi aksi premanisme di masyarakat. 

"Tolong, bersih-bersih itu jangan keluar dulu. Ke dalam dulu," katanya saat berbincang di Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Jika Dedi tetap membentuk satgas antipremanisme, GRIB Jaya, kata Gabriyel, juga akan membentuk satgas untuk membasmi preman yang ada di dalam 'tubuh' pemerintahan. 

Menurutnya, praktik premanisme juga terjadi di pemerintah provinsi Jawa Barat. 

"Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas sama untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya, jadi birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur, enggak semuanya benar."

"Jadi jangan seakan-akan hari ini, oknum preman adanya cuma di ormas, maaf. Di kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya? Cuma mereka lebih elit, premannya berdasi tapi lebih sadis. Yang mereka makan itu uang rakyat," ujarnya. 

Hal yang sama terkait pembentukan satgas antipremanisme di birokrasi juga disampaikan Gabriyel saat rapat koordinasi daerah GRIB Jaya Jawa Barat pada 11 April 2025 di Karawang. 

"Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi."

"Kalau nanti di provinsi di kabupaten kota temen-temen para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrat, yang ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan," katanya. 

Bagaimana profil GRIB Jaya? 

GRIB adalah ormas yang dibentuk oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada 2011.

Hercules adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kini beralih profesi sebagai pebisnis.

Sampai saat ini, Hercules juga masih menduduki kursi Ketua Umum DPP GRIB.

Dilansir dari laman GRIB Jaya Jateng, organisasi ini dibentuk untuk membangun demokrasi yang sehat dengan muatan nilai kejujuran, keadilan, dan partisipatif.

Mereka juga memastikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan baik dalam koridor undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

GRIB juga bekerja sama dengan stake holder dalam menjalankan fungsi organisasi dan kritis mengawal proses penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu.

Organisasi ini memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada masa Pilpres 2024, GRIB secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hercules kala itu menyebut, dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.

"Kecuali beliau angkat bendera putih, mungkin GRIB bisa ambil tindakan ke mana. Namun saat ini, harga mati untuk (mendukung) beliau (Prabowo Subianto)," ujarnya, dikutip dari Antara (3/6/2023).

Disinyalir, hal itu dilatarbelakangi oleh Hercules yang pernah mengaku "berutang nyawa" kepada Prabowo.

Dilaporkan Kompas.com (4/5/2021), sebelum pindah ke Jakarta, Hercules bergabung dalam operasi tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur atau Timor Leste.

Sebelum diberikan amanah sebagai Tenaga Bantuan Operasi, Hecules merupakan yatim piatu yang kehilangan kedua orangtuanya dalam pengeboman wilayah Ainaro tahun 1978.

Karenanya, dia mengaku berutang kepada Prabowo yang kala itu menjabat sebagai kapten Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Timor Timur.

"Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya," ucapnya.

Ucapan Dedi Mulyadi yang Buat Tersinggung

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

Dedi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

“Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.

Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

“Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apa Itu GRIB, Ormas yang Terlibat Bentrok dengan Pemuda Pancasila?"

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id