Efisiensi Tidak Sentuh DD dan ADD, Para Kades di Banyuwangi Bisa Optimalkan Untuk Pembangunan Desa

Apalagi banyak kewenangan yang kini telah diserahkan pada desa, sehingga tidak harus menunggu persetujuan dari pemkab.

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Deddy Humana
surya/aflahul abidin (afla)
OPTIMALISASI DANA DESA - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani bertemu para kepala desa, Rabu (16/4/2025). Bupati Ipuk meminta agar para kades mengoptimalkan anggaran DD/ADD untuk pembangunan di desa masing-masing. 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI – Di tengah efiensi anggaran pemerintah pusat, Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terdampak. Karena anggaran DD dan ADD tidak dipotong dalam kebijakan itu.

Karena itu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani meminta agar kepala desa (kades) mengoptimalkan DD dan ADD, untuk pembangunan di desa masing-masing. 

"Kepala desa harus bersyukur, DD dan ADD tidak dipotong. Jadi tolong anggarannya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan jalan, program sosial, dan lainnya," kata Ipuk saat bertemu seluruh kepala desa se-Banyuwangi, Rabu (16/4/2025). 

Di Banyuwangi DD dan ADD tiap desa berbeda. Rata-rata jumlah DD sebesar Rp 750 juta hingga Rp 2 miliar. Sementara ADD mulai Rp 750 juta hingga Rp 1,2 miliar. 

Pada 2025 desa dengan DD terbesar adalah Tembokrejo yang mencapai Rp 2,28 miliar, sedangkan desa dengan DD terkecil adalah Desa Kenjo yaitu Rp 777 juta. 

Sementara desa dengan ADD terbesar adalah Tamansari yang mencapai Rp 1,12 miliar, sementara terkecil Desa Gitik dengan Rp 749 juta.Dengan demikian rata-rata setiap desa setiap tahun mendapat anggaran Rp 1,6 miliar hingga mendekati Rp 3 miliar. 

Dengan besarnya anggaran itu, menurut Ipuk, desa-desa harus lebih inovatif lagi. Apalagi banyak kewenangan yang kini telah diserahkan pada desa, sehingga tidak harus menunggu persetujuan dari pemkab. 

Seperti untuk menangani anak putus sekolah, penanganan kesehatan untuk warga miskin, bedah rumah, dan lainnya.

”Jadi kalau ada warga miskin sakit, anak tidak bisa sekolah, dan lainnya, seharusnya sudah tidak lagi ditujukan pada bupati. Tetapi pada desa, karena kewenangan telah diserahkan pada desa,” kata Ipuk.  

Dalam kesempatan itu Ipuk meminta agar kades terus berkolaborasi dan besinergi dengan pemda agar semua program dan kebijakan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kades merupakan mitra strategis dan ujung tombak dalam kesuksesan implementasi program dan kebijakan dari pemda,” kata Ipuk.

Ipuk juga berharap agar kades berbagi program pemerintah pusat yang berjalan di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan, dan lainnya.

"Terima kasih kepada para kades yang telah bekerja keras menggali potensi desanya masing-masing. Baik di bidang pertanian, perikanan maupun pariwisata. Mari kita perkuat upaya untuk memajukan desa,” ujar Ipuk.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Budiharto dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi, Andrik Tri Waluyo. ******

 

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved