Dedi Mulyadi Tak Ragu Aktifkan Lagi 11 Jalur Kereta Api di Jabar, Padahal Anggaranya Rp 20 Triliun

SURYA.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memang tak ada hentinya melakukan gebrakan baru untuk kemajuan wilayahnya.

Meski kebijakan tersebut memakan biaya yang cukup besar.

Seperti baru-baru ini, Dedi Mulyadi tak ragu mengaktifkan kembali 11 jalur kereta api di Jawa Barat.

Padahal anggarannya sangat fantastis, yakni mencapai Rp 20 triliun.

Dedi sudah menyelenggarakan rapat bersama jajaran PT KAI dan juga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas reaktiviasi jalur-jalur kereta yang akan kembali dihidupkan.

"Siap-siap jalur kereta api di Jawa Barat aktif lagi," tulis Dedi Mulyadi dalam keterangan video yang dibagikannya di Instagram @dedimulyadi71.

Baca juga: Duduk Perkara Dedi Mulyadi Dituntut Driver Ojol Setelah Ditantang Ketua DPD GRIB Jaya Jabar

Dalam unggahannya hari ini, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memperlihatkan suasana rapat dengan jajaran PT KAI dan Kemenhub.

"Kita baru selesai rapat dengan Kementerian Perhubungan dengan PT KAI jadi di Jawa Barat ini ada 11 jalur kereta yang akan segera direaktivasi," ungkap kepala daerah berusia 54 tahun tersebut.

Lokasi jalur kereta yang nantinya akan kembali diaktifkan di antaranya Banjar - Cijulang, Garut - Cikajang, Rancaekek - Tanjungsari, Cipatat - Padalarang, Bandung - Ciwidey dengan total anggaran sekitar Rp20 triliun. 

Selain itu juga akan dilakukan pengembangan KRL yang terintegrasi ke Karawang, Cikarang, Purwakarta hingga kawasan industri Subang.

"Dengan total pembiayaan kurang lebih sekitar Rp20 triliun semuanya kalau dengan jalur KRL, semoga pikiran dan gagasan ini terwujud," jelas pria yang disapa KDM tersebut.

Gubernur Jabar berharap ke depan Jawa Barat dapat terkoneksi dengan jalur kereta api yang bisa melewati alam yang indah, gunung yang hijau, sawah yang terhampar luas, laut yang bergemuruh dengan ombaknya.

"Pokoknya lima tahun ke depan Jawa Barat Istimewa," harap Dedi Mulyadi.

Gebrakan Terkait Aturan Sekolah

Selain itu, Dedi Mulyadi juga berniat menggratiskan biaya pendidikan bagi warga miskin yang melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta. 

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak dapat tertampung di SMA negeri.

Dedi Mulyadi menjelaskan, setiap tahun selalu muncul permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat, di mana lulusan SMP tidak dapat diterima sepenuhnya di SMA negeri. 

"Jadi kalau tiap tahun orang ribut terus soal PPDB ya wajar. Karena lulusan SMP tidak semua tertampung di SMA pemerintah," ungkap Dedi, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Berdasarkan perhitungan Dedi, sekitar 25 persen dari total lulusan SMP setiap tahunnya tidak dapat diterima di SMA negeri.

"Jumlah 25 persen itu akan diarahkan ke SMA swasta, namun ke depan akan ada perjanjian dengan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) agar warga miskin di sekolah swasta juga gratis," jelasnya.

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, Dedi mengungkapkan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, ia telah melakukan realokasi anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru.

Anggaran pendidikan yang awalnya sebesar Rp 60 miliar, kini meningkat menjadi Rp 600 miliar.

"Karena selama ini belanja kepentingan dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih banyak dihabiskan untuk IT dan alat praga."

"Nah, di 2026 nanti ditargetkan semuanya (realokasi dengan pembangunan) selesai," ujarnya. 

Baca juga: Gebrakan Baru Lagi Dedi Mulyadi Terkait Aturan Sekolah di Jabar, Integrasi SD-SMA: Sekolah 9 Lantai

Pembangunan ruang kelas baru akan dilakukan di seluruh Jawa Barat, termasuk di wilayah perkotaan yang memiliki kapasitas sekolah negeri terbatas.

Dedi mencatat bahwa harga lahan untuk pembangunan sekolah baru di kawasan dekat Jakarta, seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Karawang, sangat tinggi.

Oleh karena itu, ia mengusulkan konsep sekolah satu atap yang mengintegrasikan pendidikan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. 

"Nanti enggak akan aneh kalau ada sekolah yang sembilan lantai. Saya rencana begitu, baru (bisa) selesai," ucapnya. 

Mengenai anggaran, Dedi menyatakan bahwa meskipun belum memiliki rencana konkret, pengelolaan yang baik akan memudahkan pencarian dana. 

"Akan selalu bisa, anggaran itu kan tergantung mengelola. Kalau dikelola jadi ada ya ada, jadi tidak ada ya tidak ada, tergantung kebijakan," tutupnya.

Dedi Mulyadi bakal mewajibkan siswa untuk membawa sampah ke sekolah yang nantinya akan ditukar dengan telur, daging, hingga anak ayam.

Program tersebut bertujuan untuk membiasakan anak-anak bergaya hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

"Jadi, anak-anak sekolah itu harus punya pengelolaan sampah."

"Saya berencana nanti ke depan itu anak-anak bawa plastik ke sekolah ditukar sama telur," ujar Dedi, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com. 

Dedi mengatakan, anak-anak sejak dini harus diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan, apalagi sampah saat ini menjadi masalah serius di Indonesia.

Dengan diberikan imbalan, hal itu akan memancing siswa secara tidak langsung untuk selalu menjaga kebersihan dan mengetahui pentingnya daur ulang sampah.

Menurut dia, telur dan daging tersebut bisa menjadi sumber protein dan gizi bagi para siswa sehingga mereka akan sehat dan cerdas karena asupan makanannya terpenuhi.

Kemudian, Dedi menyebut, anak ayam yang diberikan kepada siswa dapat menjadi aset mereka sehingga ke depannya memiliki tabungan untuk masa depan.

"Sehingga kemudian inilah yang saya maksud ke depan arah pendidikan, ke depan arah pendidikan harus melahirkan alat pendidikan produksi," katanya.

Dia pun menyinggung soal gaya hidup siswa saat ini yang konsumtif, bahkan sampai membebani orangtua demi memenuhi keperluan yang tidak perlu, seperti wisuda sekolah dan lain sebagainya.

"Hari ini anak-anak sekolah sudah punya utang. Utang study tour, bekas wisuda sekolah, bekas kredit motor yang menabrak tetangga," tuturnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id