Rekam Jejak Dodi Ahmad, Ketua PHRI yang Ungkap Kerugian Besar Imbas Larangan Study Tour Dedi Mulyadi

SURYA.co.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang study tour seolah tak ada habisnya jadi sorotan.

Terbaru, kebijakan larangan study tour ini disorot oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi.

Dodi membeberkan kerugian besar yang dialami rekan-rekannya gara-gara kebijakan tersebut.

Lantas, seperti apa rekam jejak Dodi Ahmad Sofiandi?

Menurut penelusuran SURYA.co.id, Dodi Ahmad Sofiandi adalah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat untuk periode 2024-2029.

Ia terpilih melalui Musyawarah Daerah XIV yang diadakan di Hotel Grand Pasundan Bandung, menggantikan Herman Muchtar yang mengundurkan diri pada Januari 2024.

Baca juga: Rugi Besar Gegara Larangan Study Tour Dedi Mulyadi, Perhimpunan Hotel di Jabar Beri Saran Menarik

Sebelum menjabat sebagai Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Keorganisasian, Keanggotaan, Diklat, dan Penelitian di organisasi yang sama.

Dalam perannya saat ini, Dodi aktif menyuarakan berbagai isu yang mempengaruhi industri perhotelan dan restoran di Jawa Barat.

Salah satu perhatian utamanya adalah dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang menyebabkan penurunan tingkat okupansi hotel di wilayah tersebut.

Selain itu, Dodi juga menyoroti penurunan okupansi hotel selama libur Lebaran 2025, yang menurutnya hanya mencapai 85 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 95-100 % . 

Ia juga mengkritisi larangan kegiatan study tour oleh pemerintah daerah, yang dinilai berkontribusi pada lesunya tingkat hunian hotel di Jawa Barat.

Melalui kepemimpinannya, Dodi Ahmad Sofiandi berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan kembali kinerja industri perhotelan dan restoran di Jawa Barat.

Diketahui, Dodi Ahmad Sofiandi menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melarang aktivitas study tour di Jawa Barat.

"Hal seperti itu (study tour) jangan dilarang, biarkan saja, tetapi mekanismenya diperbaiki," usul Dodi saat dihubungi, Kamis (3/4/2025), melansir dari Kompas.com.

Ia merinci sejumlah alasan study tour dilarang oleh Dedi Mulyadi. Dari kemampuan ekonomi orangtua siswa hingga tingkat kecelakaan bus pariwisata.

Baca juga: Rugi Besar Gara-gara Larangan Study Tour Dedi Mulyadi, Pengusaha Travel Geruduk Kantor Disbudpar

Menurut Dodi, pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas transpotrasi study tour, termasuk pengecekan uji petik dan uji KIR pada bus pariwisata.

Selanjutnya, ia mengatakan, biaya study tour guru sekolah seharusnya tidak dibebankan pada siswa.

"Kemudian, orang yang tidak mampu, mungkin bisa dibantu melalui komite sekolah, disubsidi oleh orangtua siswa yang mampu ya," saran dia.

"Banyak orang pintar di Jabar, bisa dibuat (regulasi) sedemikian rupa. Mereka bisa bayar lebih murah dan lebih transparan. Jangan dipukul rata, dimatikan," lanjut Dodi.

Menurut data terbaru, tingkat okupansi hotel di Jawa Barat hanya mencapai 20 persen selama bulan puasa 2025.

Angkanya naik menjadi 40 persen jelang hari pertama Lebaran 2025, lalu melonjak sampai 80 persen.

Namun, Dodi memprediksi, tingkat okupansi hotel di Jabar akan kembali lesu di angka 20-30 persen karena sejumlah faktor, termasuk larangan study tour.

Dodi menyoroti dampak pelarangan study tour di Jabar yang berimbas pada gerakan "boikot" dari sekolah-sekolah di luar Jabar.  

Sebelumnya, Jawa Barat menjadi destinasi wisata favorit bagi siswa sekolah asal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

"Karena dilarang oleh Pak Dedi, sekolah dari Jawa Barat tidak tur ke daerah-daerah lain, mereka juga ikut kita, mereka tidak mengirim ke (siswa study tour) ke Jawa Barat," ungkap Dodi.

Efek domino bagi pebisnis hotel, restoran, dan usaha kecil menengah (UKM), pada akhirnya merasakan dampak larangan study tour ini. Hotel bintang melati dan hotel wisma, misalnya.

Tipe akomodasi ini biasa digunakan oleh sekolah-sekolah pelaksana study tour. Tarif menginapnya sekitar Rp 100.000 per orang.

Satu kamar hotel bintang melati, bisa diisi empat orang. Artinya, pendapatan 400.000 per kamar bagi hotel melati, perlahan hilang akibat larangan study tour.

"Restoran juga sama. Kalau ada yang ke Jawa Barat, kemudian dia berhenti di Ciamis, misalnya, ada empat bis. Empat bus kali 40 siswa, 160.

Satu kali makan Rp 20.000, berarti Rp 20.000 dikali 160 siswa, seharusnya ada pemasukan sebesar itu," jelas Dodi.

Belum lagi, sopir-sopir bus pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan akibat tidak adanya permintaan study tour.

Dodi berharap, Dedi Mulyadi bisa mengikuti arahan pemerintah pusat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Menteri pendidikan mengatakan, tur jangan dilarang. Harusnya kalau memang keputusan menteri demikian, ya diikuti oleh gubernur juga," pungkas Dodi.

Pengusaha Travel Geruduk Kantor Disbudpar

Sebelumnya, sejumlah pengusaha travel menggeruduk kantor Disbudpar setempat untuk melayangkan protes terkait hal ini.

Mereka mengaku telah rugi besar akibat kebijakan tersebut.

Para pengusaha travel tersebut berasal dari wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).

Mereka mengaku mengalami kerugian besar akibat pembatalan massal perjalanan wisata pendidikan.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Tour and Travel (Gapitt) Cirebon, Nana Yohana menyatakan, bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Jawa Barat. 

Bahkan, banyak klien yang membatalkan rencana perjalanan mereka.

"Ya, kami ke sini (mendatangi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon) untuk mengkritisi larangan studi tour yang diimbau oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi," ujar Nana saat diwawancarai media di Kantor Disbudpar Kabupaten Cirebon, Senin (24/3/2025), melansir dari Tribun Jabar.

Menurutnya, larangan tersebut menyebabkan ratusan klien dari agen-agen travel di Ciayumajakuning membatalkan pesanan mereka.

"Banyak orderan kita yang akhirnya cancel karena ada statement dari KDM di medsos. Jadi, kita semua kena imbasnya," ucapnya.

Tidak hanya di Jawa Barat, efek domino juga terjadi di luar provinsi. 

Para wisatawan dari luar daerah membatalkan kunjungan ke Kabupaten Cirebon dan wilayah lain di Jabar.

"Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh ke sana, jadi mereka juga melakukan hal yang sama," jelas dia.

Dampak larangan ini juga dirasakan oleh sektor perhotelan. 

Nana menjelaskan, bahwa biasanya travel agen membawa rombongan besar yang menginap di hotel-hotel setempat.

"Kami kan biasanya membawa 5 sampai 6 bus dengan menyewa banyak kamar hotel, dibanding individu yang hanya beberapa. Sehingga, sangat berpengaruh terhadap kehidupan pariwisata," katanya.

Nana pun berharap kebijakan ini dapat dievaluasi agar tidak semakin merugikan para pelaku usaha di sektor pariwisata.

Menanggapi keluhan para pengusaha travel, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham, menilai bahwa imbauan larangan studi tour dari Gubernur Jabar perlu dikaji ulang.

"Beliau (para pelaku pariwisata) ini berharap banyak sekali adanya evaluasi kebijakan dari Pak KDM (soal imbauan studi tour)."

"Karena beliau sudah mungkin kebablasan atau bagaimana bahwa Beliau (KDM) mengatakan para pengusaha travel dan tour itu mengeksploitasi para anak didik," ujar Abraham.

Menurutnya, anggapan bahwa pelaku usaha pariwisata hanya mengeksploitasi siswa dalam program studi tour tidak sepenuhnya benar.

"Saya kira keliru. Kalau kita pendekatan secara antara input, output, outcome, benefit dan impact ini sangat kentara sekali ya tidak berpihak (ke para pelaku pariwisata)," ucapnya.

Ia pun berharap ada pernyataan resmi dari Gubernur Jabar untuk menormalisasi kembali kebijakan studi tour.

"Harapan kami ke depan semoga ada evaluasi dan ada pernyataan resmi dari beliau (KDM) agar keterkaitan tentang studi tour itu dinormalkan kembali."

"Apabila ada kisi-kisi yang sekiranya menjadikan sebuah manajemen yang kurang bagus, ya dibagusin atau dilengkapi," jelas dia.

Dengan polemik ini, para pelaku usaha pariwisata di Ciayumajakuning masih menanti kepastian terkait kebijakan studi tour agar sektor pariwisata di Jawa Barat dapat kembali bergeliat.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id