Mahasiswa Demo UU Tolak UU TNI, Ketua DPRD Jember Langsung Telepon DPR RI

SURYA.CO.ID, JEMBER - Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim langsung telepon anggota DPR RI, Kawendra Lukistian, Senin (24/3/2025).

Legislatif Fraksi Partai Gerindra itu melakukan hal tersebut, setelah didesak ratusan mahasiswa di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), yang menggelar aksi demo tolak UU TNI, yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu.

Massa juga meminta, Ketua DPRD Jember melantangkan speaker teleponnya saat menghubungi anggota DPR RI, agar hal tersebut didengar langsung oleh para pserta aksi.

Baca juga: Demo Tolak UU TNI, Mahasiswa di Jember Lemparkan Uang Receh ke Aparat

"Ini mas mahasiswa ingin mendengar pernyataan panjenengan selaku DPR RI, adanya penolakan UU TNI," kata Ahmad Halim saat mengawali obrolan dengan Kawendra Lukistian.

Kemudian, ia menyerahkan smartphone-nya kepada perwakilan demonstran, agar mereka langsung ngobrol dengan anggota DPR RI tersebut.

"Terima kasih teman-teman semua, aspirasi teman-teman akan kami teruskan kepada teman-teman kami di pusat," kata Kawendra.

Kawendra mengaku, telah menerima berbagai aspirasi masyarakat selama RUU TNI dibahas. Dia pastikan tidak akan terjadi dwifungsi militer, pasca regulasi tersebut disahkan.

"Kami pastikan dwifungsi ABRI tidak akan terjadi dengan RUU tersebut," kata Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang tersebut.

Kawendra mengatakan, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas yang juga kader Partai Gerindra, juga telah menemui massa aksi demo tolak UU TNI.

"Menteri Hukum perwakilan Gerindra juga datang menemui kawan-kawan yang melakukan aksi di gedung DPR, duduk bersama untuk menerima berbagai aspirasi," ucapnya kepada para demonstran yang demo di Gedung DPRD Jember, melalui sambungan telefon.

Sebatas informasi, massa demo di Gedung DPRD Jember yang menolak UU TNI yang baru, karena khawatir banyak jabatan sipil yang akan diambil alih militer akibat regulasi tersebut.