Ratusan Petani dari 21 Desa di Blitar Gelar Aksi Tolak Tambang Pasir Mekanik di Kaliputih

SURYA.CO.ID, BLITAR - Ratusan petani dari 4 kecamatan menggelar aksi damai menolak aktivitas tambang pasir mekanik di aliran lahar Gunung Kelud di Kaliputih, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur (Jatim), Kamis (13/3/2025).

Para petani itu, menganggap aktivitas pertambangan galian C di Kaliputih merugikan petani, terutama masalah air.

Para petani menggelar aksi di lokasi tambang pasir di Kaliputih. Mereka naik truk dan sepeda motor ke lokasi.

Para petani terlihat membawa poster berisi tuntutannya, sambil berorasi di lokasi tambang pasir.

Aksi damai para petani mendapat pengamanan dari petugas Polres Blitar.

"Adanya pertambangan ini, sangat merugikan petani, khususnya masalah perairan. Baik jumlah debit air, juga sedimennya. Kemudian akibat zat-zat pertambangan sangat merugikan petani," kata perwakilan petani, Armuji.

Maka itu, lanjut Armuji, para petani dari 21 desa di 4 kecamatan yang terdampak aktivitas tambang pasir, yaitu, Gandusari, Garum, Talun dan Kanigoro menggelar aksi damai.

Dalam aksi itu, para petani menuntut supaya aktivitas tambang pasir mekanik yang masih beroperasi di lokasi berhenti.

Para petani ingin aktivitas penambangan pasir di lokasi dilakukan secara manual.

Saat ini, di lokasi memang masih ada aktivitas penambangan galian C menggunakan sistem mekanik yang dilakukan oleh CV Barokah Sembilan Empat (BSE).

Perwakilan dari CV BSE juga berada di lokasi menemui para peserta aksi.

"Kami dari berbagai desa, pergerakan ini spontan tidak ada yang menyuruh. Ini keikhlasan para petani, karena kondisi ini sudah lama. Harapan kami, ini (tambang pasir mekanik) diberhentikan mulai hari ini," ujar Armuji.

Perwakilan CV Barokah Sembilan Empat, Aditya Putra Mahardika, mengatakan bahwa perusahaan telah menampung aspirasi para petani dan warga.

Salah satunya, perusahaan telah menghentikan manajemen lama yang mengelola aktivitas penambangan galian C di lokasi.

"Manajemen lama memang banyak aduan dari masyarakat yang akhirnya meledak pada hari ini. Saya juga bingung, saya baru satu minggu setelah menerima kuasa dari direksi, langsung terjadi hal seperti ini," kata Aditya.