Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran, Mahasiswa Ponorogo Usung Keranda Mayat Di Bawah Hujan Deras

Di tengah hujan, mereka menaburkan bunga di atas keranda sambil menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Beberapa di antaranya meneteskan air mata

Penulis: Pramita Kusumaningrum | Editor: Deddy Humana
surya/pramita kusumaningrum
TIDAK GENTAR - Ratusan mahasiswa Ponorogo bertahan menyuarakan aspirasi di tengah hujan deras di depan kantor DPRD Ponorogo, Jumat (21/2/2025) sore. Aksi itu mengkritik 4 bulan pemerintahan Prabowo. 

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Keranda mayat yang diusung ratusan mahasiswa Ponorogo dalam aksi di depan DPRD Ponorogo, Jumat (21/2/2025) sore membawa makna yang menyoroti 100 hari pertama Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

Para mahasiswa itu menggelar aksi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Kinerja Prabowo - Gibran’. Keranda itu seperti simbol mengenai dampak dari beberapa keputusan pemerintah pada rakyat Indonesia.

Dalam aksi itu, mahasiswa membawa berbagai poster yang berisikan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Tergabung dalam Aliansi Ponorogo Melawan, para mahasiswa tidak surut meski mendadak hujan deras turun.

Di tengah hujan, mereka menaburkan bunga di atas keranda sambil menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Beberapa di antaranya terlihat meneteskan air mata.

Tuntutan mahasiswa di antaranya menolak efisiensi yang dilakukan pemerintah di sektor pendidikan yang hanya diberikan 18 persen dari APBN. Di mana tidak sesuai amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

"Dalam amanat konstitusi sudah dijelaskan minimal anggaran pendidikan 20 persen dari APBN," ungkap koordinator demo, Nanda Dwi Yanuari Jumat (21/2/2025) sore. 

Kedua, jelas Nanda, menuntut wakil rakyat yang duduk di DPR agar mencabut undang-undang pasal 51A ayat 1 tahun 2025 tentang Minerba yang dinilai bermasalah. 

Selanjutnya adalah evaluasi terhadap program makan gratis bergizi (MBG). Di mana mahasiswa menilai, program MBG belum tepat sasaran.

"Kami juga mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dan atau mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu perampasan aset," tegasnya. 

Mahasiswa dari berbagai organisasi itu juga mengecam tindakan represif aparat negara terhadap rakyat sipil yang dinilai semena-mena.

"Kita juga meminta agar dilibatkan dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 secara transparan dan akuntabel," tegasnya. 

Beberapa anggota DPRD Ponorogo akhirnya menemui demonstran. Mereka adalah Mahfud Arifin dari PKB, Ayatulloh Ali Syariati dari Golkar, Christine Hery Purnawaty dari PKS dan Eka Rekno Setyani.

"Saya mengapresiasi apa yang disuarakan teman teman mahasiswa,” kata Eka Rekno Setyani di lokasi.

Eka mengklaim akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa ke Presiden RI Prabowo Subianto. Terlebih ia adalah anggota DPRD dari Partai Gerindra yang berkesempatan bisa menyampaikan langsung kepada Prabowo.

Ia menjelaskan, semua yang dikritik mahasiswa merupakan kebijakan dari pusat. Karena itu ia akan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak mahasiswa. "Tetap kami sampaikan, seperti halnya evaluasi MBG, kemudian anggaran pendidikan serta tuntutan lainnya yang disampaikan," pungkasnya. *****

 

Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved