Wawancara Eksklusif Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi Kawal Ekonomi Berkelanjutan

Tapi di Trenggalek ini belanja pegawai masih besar. Jadi kami telah menetapkan tahun 2024-2025 untuk menuntaskan honorer, gaji pegawai kami sekitar Rp 850 miliar sekarang membengkak sekitar Rp 1,1 miliar.

Yang uang selain belanja pegawai kan ada sekitar Rp 800 miliar itu yang kami maksimalkan, sehingga infrastruktur kami itu ya masih nyicil-nyicil lah. 

Jadi untuk masyarakat itu memang mohon maaf yang sebesar-besarnya karena anggaran kami sangat terbatas.

Kalau membicarakan jalan saja, kami punya 900 kilometer. Jalan mantap kami sekitar 73 persen. Sedangkan dalam 1 tahun, kira-kira bisa menyiapkan anggaran sekitar Rp 80 miliar untuk jalan. 

Jadi sesuai perhitungannya Dinas PUPR jalan yang rusak berat kami itu butuh duit Rp 240 miliar. Jalan yang rusak ringan itu butuh duit sekitar Rp 340 miliar. Nah, yang rusak sedang itu sekitar Rp 400-an miliar ya. Jadi praktis Rp 1 triliun. Kami butuh duit itu untuk membangun jalan, kalau jalan kami di Kabupaten Trenggalek ingin mulus semua.

Itu masih satu sektor saja sektor untuk pembangunan. Lah kami itu skala prioritasnya kan ada sektor untuk (menekan angka) pengangguran, peningkatan ekonomi UKM.

Rendy Nicko: Kalau untuk pendidikan dan kesehatan, Pak. Itu kan jadi prioritas juga sebenarnya. Nah, bagaimana, usulan DPRD ke Pemerintah Daerah?

Doding Rahmadi: Jadi kami dalam menetapkan perda APBD yang menjadi urusan wajib pertama adalah pendidikan. Kedua adalah kesehatan. Ketiga infrastruktur.

Jadi dalam format anggaran kami, gaji pegawai dan program pendidikan itu Rp 700 miliar sendiri. Untuk kesehatan itu ya sekitar Rp 300 miliar. Itu sudah 1 triliun, baru yang ketiga infrastruktur. Tapi, setelah itu ada urusan setelah urusan wajib kami penuhi ada urusan pilihan, sunnah.

Mulai pemberdayaan ekonomi, pengurangan pengangguran, terus peningkatan wisata.

Rendy Nicko: Makan bergizi gratis arahan dari Presiden itu itu kan di luar APBD, bagaimana nantinya kalau memang itu dilaksanakan di Trenggalek? 

Doding Rahmadi: Jadi, program makan gizi gratis itu kan programnya Pak Presiden baru. Tapi sampai sekarang formulanya itu masih APBN, Mas. 

Menurut pengetahuan saya sesuai hasil pemaparan dari badan gizi, mereka nanti di setiap kabupaten kan membentuk unit kerja atau orang awam ngomong dapur.

Itu anggarannya praktis dari pusat. Lah mungkin nanti pemerintah daerah itu menyiapkan lahan. 

Tapi untuk prosesnya perjalanannya makan siang gratis atau makan gratis itu nanti yang melaksanakan ya pusat. 

Nah, kemarin Pak Prabowo itu sudah menginstruksikan lewat peraturan Presiden itu nomor 1 tahun 2025 itu untuk efisiensi anggaran karena untuk anggarannya makan isi gratis itu betul banyak.

Nah, sekarang yang di pusat itu ada angaran Rp 71 triliun. Lah, mau ditambah Rp 100 triliun. Karena tidak ada anggaran, akhirnya semua kementerian termasuk pemerintah daerah kota dan kabupaten itu harus menghemat. 

Kalau kami disuruh menghemat, berarti dana alokasi umum (DAU) dan dana transfer alokasi khusus (DAK) ini nanti pasti dikurangi. 

Tahun kemarin itu dari pusat itu sekitar Rp 929 miliar. Nah, itu dipotong dikurangi menjadi Rp 900 miliar. Jadi ada sekitar Rp 29 miliar yang dikurangi. Belum yang dana alokasi khusus, terus dana transfer lainnya.

Di Kabupaten ini untuk teman-teman di eksekutif, OPD dan sebagainya kami minta untuk sinkronisasi dulu. Nanti setelah setengah matang akan dikonsultasikan dengan teman-teman DPRD. Mana yang pas yang harus dikurangi dan harus dipertahankan.

Rendy Nicko: Mantap sekali. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Itu tadi bincang santai saya bersama Bapak Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Bapak Doding Rahmadi.

Semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Saya Rendy Nicko Ramandha. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.