Temuan 2 Bayi Diduga Akibat Kehamilan Tak Diinginkan, WCC Jombang Ingatkan Pahami Hak Perempuan

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Dalam waktu kurang dari sepekan, masyarakat Kabupaten Jombang digegerkan penemuan dua bayi yang diduga sengaja ditelantarkan.

Seperti diketahui, penemuan dua bayi telantar terjadi di Jombang itu terjadi kurang dari sepekan. Penemuan bayi pertama terjadi di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Minggu (2/2/2025). 

Bayi laki-laki berusia 4 bulan itu diduga ditelantarkan di sebuah warung kosong desa setempat. 

Kemudian kasus kedua yang masih hangat terjadi di Dusun Gondang, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Selasa (4/2/2025) sekitar pukul 06.15 WIB.

Bayi laki-laki yang diduga baru dilahirkan ini ditemukan warga yang hendak membeli tahu. Bayi tersebut berada di dalam sebuah kardus dan terbalut kain hijau. Munculnya fenomena ini memantik respons Ana.

Ana menyebutkan bahwa fenomena ini semakin banyak terjadi tidak hanya di Jombang. Melainkan juga terjadi di beberapa daerah di awal 2025. Kasus tersebut pun beragam, melibatkan bayi yang masih hidup, maupun sudah meninggal.

Ia menyebut bayi-bayi yang tidak berdosa itu menjadi korban dari situasi Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Ana melanjutkan, munculnya situasi itu dikarenakan faktor utama yang mendorong adalah situasi sulit yang dihadapi oleh perempuan.

Terlebih, jika perempuan tidak mendapatkan dukungan dari pasangan maupun keluarga.

Menurutnya, kerap terjadi situasi KTD ini, baik oleh perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah dan seringkali menjadi beban psikologis dan finansial berat.

"Perempuan sebagai ibu itu tidak hanya menghadapi kehamilan, tetapi harus memastikan tumbuh kembang anak dengan kualitas gizi dan kebutuhan yang memadai. Dan itu tentu membutuhkan dukungan finansial," ucap Ana saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025).

Tak jarang pula, perempuan yang kerap mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau dalam kondisi ekonomi sulit dan terbatas, sehingga terpaksa membuang bayinya.

Ia menyebut jika fenomena ini kerap terjadi karena minimnya pemahaman dan informasi tentang fasilitas sosial yang dapat membantu perempuan dalam kesulitan. Termasuk adanya panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial lainnya.

Bagi aktivis perempuan ini, Pemkab Jombang perlu lebih gencar mensosialisasikan layanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang memungkinkan perempuan korban kekerasan mendapatkan pendampingan serta akses jaminan sosial.

"Saya merasa penting untuk memastikan bahwa ibu hamil ini bisa mendapatkan dukungan psikologis, finansial, dan akses ke layanan sosial yang memadai. Juga memberi mereka informasi terkait tempat di mana mereka bisa menitipkan anak mereka dengan aman jika dalam kondisi finansial sulit," ungkapnya.