Besaran Gaji Kades Kohod yang Mampu Beli Mobil Rubicon Secara Kredit, Sampai Disindir Anggota DPR

SURYA.co.id - Mampu beli mobil Rubicon meski secara kredit, ternyata segini besaran gaji Kades Kohod, Arsin.

Diketahui, mobil Rubicon milik Kades Kohod ikut jadi sorotan di tengah polemik pagar laut Tangerang. 

Bahkan mobil tersebut sempat disinggung anggota DPR RI, Dede Yusuf.

Diketahui kemudian ternyata mobil Rubicon itu tidak dibeli Kades Kohod Arsin secara cash, tapi kredit. 

Hal ini diungkapkan Edi, pekerja di rumah Arsin kepada wartawan belum lama ini. 

"Jeep Rubicon, sepengtahuan saya itu kredit, bukan beli kontan," kata Edi dikutip dari tayangan Kompas Petang pada Minggu (2/2/2025). 

Baca juga: Ternyata Mobil Rubicon Milik Kades Kohod Dibeli dengan Kredit, Susno Duadji: Gampang Dilacak Itu

Edi juga membantah mobil Rubicon itu berwarna putih seperti yang ramai diberitakan.

"Padahal bukan putih, warnanya hitam. Tahun tua, mobil second. 

"Kalau dikata itu mobil baru, tahu sendiri, harganya berapa duit mobil kayak gitu," ujar Edi. 

Edi juga membantah Arsin kabur atau menghilang setelah ramai-ramai polemik pagar laut Tangerang. 

Menurutnya, sang majikan itu ada di rumah, bahkan beberapa jam sebelum diwawancara dia juga bertemu dengan Arsin. 

"Tadi ketemu sekitar jam 9, dia bilang bang, saya berangkat dulu. ya udah pak, hati-hati. 

"Diberitakan media, lurah Arsin kabur, itu tidak benar, setiap harinya pak lurah ada di rumah," tegasnya. 

Lantas, berapa besaran gaji Kades Kohod?

Gaji perangkat desa diatur di Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018.

Perangkat desa terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa.

Gaji perangkat desa bersumber dari anggaran desa yang telah disalurkan pemerintah.

Gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2a.

Baca juga: Tabiat Kades Kohod Dikuliti Imbas Polemik SHGB Pagar Laut Tangerang, Warga: Rumah Seperti Showroom

Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati/Wali kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji Kepala Desa paling sedikit yaitu Rp2.426.640,00.

Atau sama dengan 120 persen dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2a.

Disindir Anggota DPR

Dede Yusuf merupakan anggota DPR yang menyoroti mobil Rubicon milik Kades Kohod.

Hal ini berawal dari ucapan Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan jajarannya di gedung DPR RI pada Kamis (30/1/2025).

Awalnya, Dede menyinggung adanya benang merah dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut.

Ia menduga kuat ada usulan dari aparat desa setempat, terutama Desa Kohod, untuk penerbitan sertifikat.

Apalagi, kata Dede, Desa Kohod memiliki SHGB dan SHM paling banyak, hingga 263 bidang.

"Kalau saya perhatikan benang merah ini (kasus SHGB dan SHM), berasal dari usulan desa. Saat ini, Kepala Desa itu sudah dipanggil Kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang (Desa) Kohod."

"Agak unik ini, karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohod? Kenapa harus di situ yang paling banyak?" kata Dede, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

Lantas, Dede menyinggung soal Kepala Desa Kohod yang kabarnya memiliki Rubicon.

Ia pun mengaku heran. Sebab, Dede dan rekan-rekannya yang merupakan anggota DPR, belum tentu bisa membeli mobil senilai miliaran tersebut.

"Bahkan, saya dengar katanya Kepala Desanya naik Rubicon, kami (DPR) aja belum tentu kebeli di sini," sindir Dede.

Atas hal itu, Dede menduga ada kongkalikong antara pengembang proyek diduga Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan aparat desa di wilayah-wilayah tertentu terkait penerbitan sertifikat dan pembangunan pagar laut.

"Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan," pungkas dia.

Susno Duadji Minta Lacak

Di bagian lain, Mantan Kabareskrim Susno Duadji menegaskan tidak sulit untuk melacak kemungkinan adanya pencucian uang di kasus pembuatan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di pagar laut Tangerang. 

Menurut Susno, jika dikatakan mobil Rubicon dibeli secara kredit, maka bisa dilacak dimana belinya dan ditelusuri rekening yang bersangkutan dan keluarganya.

"Untuk membuktikan itu sangat gampang. Termasuk untuk membuktikan duit itu darimana. Siapa yang membeli tanah/laut itu? saya yakin tidak dengan cash tapi transafer. Karena sekian ratus sertifikat, hampir seribu hektar. Kalau 1 hektar Rp 30-50 juta, itu berapa puluh miliar," ungkap Susno. 

Terlepas dari itu, menurut Susno mengapresiasi Polri yang saat ini mau turun tangan untuk menyelidiki kasus ini, meskipun menurutnya agak terlambat. 

Susno melihat jeratan pidana kasus ini bukan hanya untuk kades Kohod, tapi kades-kades lain yang masuk di wilayah pagar laut. 

Penyelidikan bisa diawali dengan dugaan pemalsuan, kemudian penyuapan yang melibatkan oknum BPN. 

"Kooordinasi bukan ke KKP, KKP hanya perizinan saja. Tapi ke ATR/BPN dan Pemda Tangerang. Kemudian nanti akan mengarah ke tipikor," tegasnya. 

"Mudah-mudahan ini bukan permen karet, sudah turun, sudah memeriksa. Betul-betul diperiksa, sampai jadi tindak pidana, ditangkap. Kemudian otaknya sampai diterbitkan pencekalan," katanya. 

Menurutnya, pemeriksaan Kades Kohod bisa jadi pintu masuk. 

"Tapi jangan Kades Kohod saja. Kades yang pasang pagar, orang BPN, orang pemda. Baru si pembeli. Kan anak perusahana Agung Sedayu, yakni Pak Aguan, dan pak Antoni Salim. Jangan hanya Kades Kohod yang akan menjadi korban," tegasnya.  

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id