Sosok Dede Yusuf Wakil Komisi II DPR yang Sindir Rubicon Kades Kohod saat Bahas Pagar Laut Tangerang

SURYA.co.id - Ini lah sosok Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang menyindir Kades Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin yang memiliki kendaraan mewah, rubicon.

Sindiran Dede Yusuf itu diucapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan jajarannya di gedung DPR RI pada Kamis (30/1/2025).

Awalnya, Dede menyinggung adanya benang merah dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut.

Ia menduga kuat ada usulan dari aparat desa setempat, terutama Desa Kohod, untuk penerbitan sertifikat.

Apalagi, kata Dede, Desa Kohod memiliki SHGB dan SHM paling banyak, hingga 263 bidang.

Baca juga: Harta Kekayaan Kades Kohod Disorot Anggota DPR saat Bahas Soal Pagar Laut Tangerang: Naik Rubicon

"Kalau saya perhatikan benang merah ini (kasus SHGB dan SHM), berasal dari usulan desa. Saat ini, Kepala Desa itu sudah dipanggil Kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang (Desa) Kohod."

"Agak unik ini, karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohod? Kenapa harus di situ yang paling banyak?" kata Dede, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

Lantas, Dede menyinggung soal Kepala Desa Kohod yang kabarnya memiliki Rubicon.

Ia pun mengaku heran. Sebab, Dede dan rekan-rekannya yang merupakan anggota DPR, belum tentu bisa membeli mobil senilai miliaran tersebut.

"Bahkan, saya dengar katanya Kepala Desanya naik Rubicon, kami (DPR) aja belum tentu kebeli di sini," sindir Dede.

Atas hal itu, Dede menduga ada kongkalikong antara pengembang proyek diduga Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan aparat desa di wilayah-wilayah tertentu terkait penerbitan sertifikat dan pembangunan pagar laut.

"Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan," pungkas dia.

Sebelumnya, sosok Kades Kohod menjadi sorotan karena berdebat sengit dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait SHGB di area pagar laut Tnagerang. 

Arsin bersikukuh bahwa area itu dulunya adalah empang yang terkena abrasi.

Nusron, yang tak ingin memperpanjang perdebatan, memilih untuk menegaskan bahwa pihaknya pembatalan sertifikat HGB dan HM di laut karena ke terbukti fisiknya benar-benar hilang.