Libatkan Petani Hutan Dalam Ketahanan Pangan, Pemkab Situbondo Fasilitasi Pemberian Pupuk Bersubsidi

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Pemkab Situbondo mulai memperhatikan para petani sekitar hutan yang selama ini juga berperan penting dalam kelestarian alam dan produktivitas pangan. 

Salah satu terobosan pemda adalah rencana memfasilitasi para petani hutan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, guna menunjang program ketahanan pangan nasional.

Sekretaris Daerah Pemkab (Sekdakab) Situbondo, Wawan Setiawan mengatakan, dari rapat koordinasi Menko Ketahanan Pangan dan para menteri, pemerintah memberikan kebijakan.

Yaitu siap mendukung termasuk penyediaan pupuk bersubsidi  bagi daerah yang anggarannya tidak mencukupi untuk membangun edukasi serta memberikan fasilitas.

Untuk menindaklanjuti program itu, kata Wawan, pihaknya sudah dua kali melakukan rapat dengan sekitar 60 lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di Situbondo. "Dari 60 LMDH itu, baru ada lima yang menjalin MoU dengan kehutanan," kata Wawan, Jumat (31/1/2025).

Sedangkan 55 LMDH yang belum mengikat MoU, lanjut Wawan, akan dirangkul untuk melakukan penandatanganan serentak usai pelantikan kepala daerah terpilih nanti.

"Sekarang kita masih berproses,  baik itu dari sisi administrasi LMDH maupun dari KPH Bondowoso, Probolinggo dan Banyuwangi," jelasnya.

Selain itu Balai Kehutanan juga meminta segera berkoordinasi dengan 19 kelompok kehutanan sosial. Dinas pertanian juga memberikan fasilitas melalui PPL untuk bisa mendukung program baru ini. 

"Karena dari 19 kelompok itu, ternyata hanya baru 5 kelompok yang masuk dalam sistem e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok), sedangkan 14 kelompok belum. Makanya 14 kelompok kehutanan sosial itu dalam waktu dekat akan disertakan dalam e-RDKK," tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Situbondo, Dadang Aries Bintoro mengatakan, sesuai arahan pemerintah pusat maka petani hutan saat ini sudah bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Itu karena petani hutan juga ada yang menanam padi dan jagung, sehingga menambah perannya dalam mendukung swasembada pangan. "Makanya kita dorong petani hutan untuk mendapatkan akses ke e-RDKK," ujar mantan Kadiskominfo ini.

Selain masuk ke e-RDKK, kata Dadang, para petani hutan nantinya juga bisa mendapatkan bantuan selain pupuk bersubsidi.

"Ada target dari Kementrian Pertanian tentang penanaman pangan padi dan jagung yang dikolaborasikan dengan TNI dan Polri. Makanya kita juga meminta petani hutan untuk bisa membantu program ketahanan pangan ini dengan menanam padi dan jagung itu," tegasnya.

Dadang mengungkapkan, ada sekitar 660 hektare hutan sosial di bawah Perhutani yang berpotensi mendukung program ketahanan pangan tersebut.

"Untuk kebutuhan pupuknya kita sesuaikan dengan tanaman eksisting para petani itu, karena saat ini masih belum banyak petani hutan yang menanam jagung dan padi," tambah Dadang.

Sejauh ini, pihaknya belum bisa memperkirakan berapa banyak kebutuhan pupuk untuk petani hutan tersebut. "Belum bisa diestimasi karena petani hutan banyak yang belum menanam padi dan jagung dan masih banyak yang belum masuk dalam e-RDKK," bebernya.

Untuk bisa masuk ke e-RDKK, lanjutnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya legalitas dokumennya. JUga SK dari Kementrian Pertanian bahwa petani tidak boleh mengelola lahan hutan lebih 2 hektare serta sudah menjadi anggota kelompok tani (gapoktan).

"Selama ini para petani hutan mendapatkan pupuk secara mandiri, maka  kita dorong untuk bisa masuk e-RDKK," ucapnya.

Dadang juga mengakui, pihaknya sudah lama mendorong petani hutan agar masuk e-RDKK. "Tetapi baru sebagian petani hutan yang masuk," pungkasnya. ****