Merasa Didiskriminasi, Guru Madrasah Bondowoso Tuntut Kesetaraan Gaji Dengan Guru Sekolah Umum

SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Komisi IV DPRD Bondowoso membenarkan bahwa telah menerima aspirasi sejumlah guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia wilayah Bondowoso.

Para guru di bawah PGM itu menyampaikan aspirasinya untuk meminta agar gaji dari pemerintah pusat untuk guru madrasah setara dengan guru-guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Aspirasi tersebut disampaikan PGM Bondowoso, Jumat (27/1/2025) lalu. Dikonfirmasi SURYA, Senin (27/1/2025), Ketua Umum PGM Bondowoso, Moh Salim menjelaskan, guru-guru Madrasah menilai bahwa pemerintah pusat diskriminatif.

Karena pemerintah pusat hanya memberikan perhatian kepada guru di bawah naungan Kemendikdasmen. Padahal guru-guru Madrasah mendukung dan juga sangat berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Tetapi kenaikan kesejahteraan hanya diberikan untuk para guru di bawah Kemendikdasmen. 

“Guru Madrasah yang mengabdi di bawah Kementerian Agama memiliki tanggung jawab yang sama. Karena itu kami mendesak pemberlakuan gaji secara merata tanpa perbedaan dari kementerian,” kata Salim.

Salim mejelaskan, selain kesetraan gaji, pihaknya berharap pemerintah juga memberikan tunjangan dan fasilitas pendukung pendidikan yang sama.

Karena itulah, PGM mendorong Mendikdasmen dan Kementerian Agama untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam kebijakan pendidikan. "Sehingga tercipta pendidikan nasional yang harmonis dan inklusif,” jelas Salim dalam keterangan resminya.

Tidak hanya pemerintah pusat, tambah Salim, pihaknya juga mendorong pihak legislatif dan pemda menerbitkan Perda yang berpihak kepada guru Madrasah. Sekaligus mengalokasikan anggaran daerah untuk memberikan insentif tambahan pada guru Madrasah.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, A Mansur mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi PGM itu ke instansi di atasnya. Baik melalui DPRD Provinsi maupun DPR RI. "Karena memang itu regulasi dari pemerintahan pusat," ujar anggota Fraksi PKB Bondowoso itu.

Mansur menyebut, terkait harapan adanya insentif dari APBD, Komisi IV masih merencanakan rakor dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan.

"Sehingga apa yang menjadi harapan PGM bisa terealisasi. Sambil menunggu pelantikan bupati yang baru," ujar Mansur.

Sementara Samsul Hidayat, Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Bondowoso menjelaskan, di Bondowoso ada sekitar 4.500 lebih guru Madrasah.

Rinciannya yakni sekitar 380 guru telah berstatus PNS dan PPPK,  900 berstatus telah bersertifikasi dan 3.000 masih berstatus non sertifikasi tetapi langsung di bawah yayasan. "Yang PNS sama dengan guru di bawah Diknas. Yang non PNS itu bersetifikasi dan non sertifikasi," jelas Samsul. *****