Rekam Jejak Menteri KKP Sakti Trenggono yang Dikritik Keras Susno Duadji Soal Pagar Laut Tangerang

SURYA.CO.ID - Inilah rekam jejak Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang dikritik habis-habisan oleh Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji terkait pagar laut Tangerang.

Tak hanya mengkritik, Susno Duadji juga berseloroh jika dia menkadi presiden, tak akan memilih Sakti Wahyu Trenggono sebagai menterinya. 

Susno mengaku heran dengan pernyataan Trenggono yang baru tahu ada pagar laut sepanjang 30 KM yang diduga diperuntukkan untuk reklamasi. 

Bahkan, Sakti juga baru tahu bahwa sudah ada pengkavlingan laut di perairan itu. 

"Kalau sudah 30 KM menterinya (Sakti) baru tahu dan kebetulan menteri KKP yang sekarang adalah menteri KKP pada zaman kabinet sebelum kabinetnya Pak Prabowo, nah kalau saya jadi presiden, enggak saya pakai ini orang," ujar Susno seperti dikutip dari Youtube Susno Duadji yang tayang pada Kamis (23/1/2025). 

Baca juga: Nasib Kades Kohod Usai Debat Pagar Laut Tangerang dengan Menteri ATR/BPN, Susno Duadji: Bisa Pidana

Semestinya, kata Susno, sejak awal satu batang bambu ditancapkan di laut tersebut pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menaruh curiga dan mencabutnya. 

Untuk menindaklanjutinya, KKP seharusnya bisa menggandeng berbagai aparat terkait. 

"Dari awal bambu itu mulai ditancapkan satu biji mestinya KKP sudah lihat. Nah, kalau KKP sudah lihat, kan bisa mengajak aparat-aparat terkait yang berkecimpun di laut. Ada TNI AL, Polair, ada Bakamla, ada juga Kementerian Perhubungan, ada juga organisasi nelayan. Diajak nelayan berunding apakah ini mengganggu kalian?" ucapnya. 

Susno melihat bahwa aparat pemerintah dari tingkat bawah hingga tingkat atas terlibat dalam kasus pagar laut. 

Keterlibatan mereka menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan sertifikat Hak Milik (SHM) di perairan tersebut. 

Penyidik, kata Susno, perlu turun tangan untuk memeriksa sejauh mana mereka terlibat. 

"Itu perlu diusut oleh penyidik, siapa? Bisa KPK, bisa Kejaksaan Agung, bisa KPK, bisa penyidik Polri kenapa? Proses terbitnya sertifikat itu ada dokumen yang dipalsukan, jelas palsu itu. Memberi keterangan palsu itu pemalsuan dokumen," ujarnya. 

Selain itu, aparat yang terlibat bisa juga terjerat tindak pidana korupsi. 

"Kalau di balik dokumen palsu itu dalam mengajukan map permohonan itu ada amplop di bawahnya yang tebal. Itu tindak pidana korupsi KPK harus turun di situ. Siapa yg terlibat, siapa yg menerima," pungkasnya.

Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono mengakui fenomena pagar laut di perairan Tangerang, Banten, terjadi karena kurangnya pengawasan.

Hal itu terjadi salah satunya disebabkan oleh luas perairan Indonesia, ditambah armada patroli yang terbatas.

"Ya bisa jadi ya, bisa jadi pengawasannya kurang," kata Trenggono usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, ia menduga pagar laut itu sebelumnya merupakan bentuk ekonomi kerakyatan, yakni penangkaran kerang.

Meski belakangan diketahui, pemasangan pagar laut itu terstruktur usai diselidiki lebih lanjut.

"Luasan (laut) Indonesia, kita kan ngawasinnya Sabang sampai Merauke ya, dan hal seperti itu adalah kepentingan ekonomi rakyat, kita mikirnya itu adalah tempat penangkaran (kerang). Tapi setelah kemudian ramai, kemudian kita turun tim, oh ternyata terstruktur," ucapnya.

Kendati begitu, ia mengaku tidak lepas tangan. Saat ini, pihaknya sudah turun untuk mengecek dan membongkar pagar laut tersebut.

Dia pun sudah berbicara dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) mengenai masalah ini. 

"Tapi kita sudah turun, kita sudah membuktikan bahwa kita sudah turun, kita cek ternyata itu bukan penangkaran. Bukan penangkaran kerang ya, lalu kemudian bahwa itu adalah pagar terstruktur, jadi ya sudah kita langsung lakukan pembongkaran," jelas Trenggono.

Siapakah Sakti Wahyu Trenggono? 

Sebelum menjadi Menteri KKP kabinet Prabowo-Gibran, Sakti Wahyu Trenggono sempat memegang jabatan serupa di Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Trenggono lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 3 November 1962

Dia menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung

Selain itu juga dari School of Information System Universitas Bina Nusantara (Binus University) Program

Dia lalu mengambil program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung

Berikut riwayat pekerjaan dan karier Sakti Wahyu Trenggono:

System analyst di Federal Motor (kini PT Astra Honda Motor) pada 1986-1988

Manajer management information system (MIS) di Federal Motor periode 1988-1992

General Manager MIS and Business Development Federal Motor Astra Group pada 1992-1995

Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD/Induk Koperasi Unit Desa pada 1995

Direktur Utama PT Solusindo Kreasi Pratama-Indonesian Tower pada 2000-2009

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi pada 2005-2016

Komisaris Utama PT Teknologi Riset Global Investama pada 2010-2016

Komisaris di perusahaan tambang emas Grup Saratoga, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) pada 2018

Sakti Wahyu menjabat Anggota Dewan Sekolah MBA School Of Business Management ITB pada 2004.

Sakti Wahyu Trenggono memulai karier politiknya saat bergabung di Partai Amanat Nasional (PAN) di era kepemimpinan Hatta Rajasa pada periode 2009-2014.

Namun sejak 2013, Wahyu tidak lagi aktif di PAN.

Pada Pilpres 2019, Wahyu tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Dia merupakan pendukung Jokowi sejak di Solo sampai maju Pilkada DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo.

Menteri Terkaya

Bedasarkan data yang dihimpun, Sakti Wahyu Trenggono masuk dalam jajaran menteri terkaya kabinet Prabowo.

Hal ini berdasarkan penelusuran di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Senin (21/10/2024). 

Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Kamis, 4 April 2024, Wahyu Trenggono yang menjabat sebagai Menteri KKP menggantikan Edy Prabowo sejak 2020 ini memiliki kekayaan mencapai hampir Rp 2,6 triliun.

Namun, LHKPN Sakti ini masih dalam proses verifikasi oleh KPK. Artinya, bisa saja lebih atau berkurang.

Berdasarkan laporan kekayaan pada 2022, Wahyu Trenggono memiliki 44 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Jakarta Selatan, Sleman, Boyolali, Bekasi, Sragen, dan Buleleng.

Total kekayaan tanah dan bangunan pun mencapai Rp59,7 miliar.

Sementara untuk alat transportasi dan mesin, Sakti memiliki 4 empat kendaraan dengan total kekayaan mencapai Rp2,55 miliar.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan ini tercatat mempunyai mobil Land Rover Jeep tahun 2011, Audi RS 5 sedan tahun 2016, Mercedes Benz Gla 200 tahun 2018 dan motor Honda Beat tahun 2018.

Di kabinet Prabowo, harta kekayaan Sakti Wahyu Trenggono, hanya kalah dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri. kompas.com/tribunnews)