Tahun 2024, Penerimaan Negara dari Lembaga Keuangan di Wilayah Jatim Capai Target

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Lembaga Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Timur (Jatim) mencatatkan kinerja yang mencapai target di sepanjang tahun 2024 lalu.

Diawali lembaga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tiga Kantor Wilayah (Kanwil) di Jatim, berhasil mencatatkan penerimaan pajak yang mencapai Rp 121,78 triliun.

"Hingga Desember 2024, penerimaan pajak diJatim mencapai Rp121,78 triliun, tumbuh 14,34 persen dengan capaian 100,09 persendari target APBN 2024," kata Sigit Danang Joyo, Kepala DJP Kanwil Jatim I, sebagai koordinator saat Press Conference APBN KiTa Regional Jatim sampai dengan 31 Desember 2024 secara Luring bertempat di Aula Majapahit GKN Surabaya 1 dan secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 10.30, Jumat (24/1/2025).

Lebih lanjut Sigit menjelaskan, PPN dan PPnBM sudah menunjukkan tren pertumbuhan positif sejak tahun 2022, sebagai pemulihan aktifitas ekonomi. 

"Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari sampai denganDesember 2024 dipengaruhi oleh Tren peningkatan harga komoditas; kenaikan tarif PPN; penundaan Pembayaran PBB 2023 karena pengajuan pengurangan sanksi administrasi; dan kenaikan pada beberapa sektor pajak," jelas Sigit.

Sedangkan dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp140,15 triliun. 

Tumbuh 3,68 persen, dengan capaian 100,94 persen dari target APBN. Didorong pertumbuhan penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai. 

Penerimaan Cukai terealiasi sebesar Rp133,26 Triliun tumbuh 1,52 persen (yoy). 

Sedangkan penerimaan bea masuk tumbuh 9,38 persen (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan nilai impor dan penguatan nilai tukar USD terhadap rupiah.

Penerimaan bea keluar tumbuh 26,8 persen (yoy), disebabkan harga referensi CPO naik signifikan pada kuartal 4 2024 dan harga referensi kakao yang tinggi sepanjang tahun.

Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), memaparkan tentang pengelolaan aset, realisasi lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara sampai dengan Desember 2024.

Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp5,44 triliun atau 126,29 persen dari target. 

Realisasi PNBP lelang sebesar Rp131,14 miliar atau 116,36 persen dari target Rp112,7 miliar.

Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp819,66 juta atau 383,02 persen dari target Rp 214 juta.

Realisasi PNBP Aset Rp156,19 miliar  atau 140,82 persen dari target Rp 110,91 miliar.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan tentang belanja pegawai yang terealisasi Rp 23,88 triliun dipengaruhi antara lain pembayaran THR, gaji ke-13, serta penyesuaian gaji dan tunjangan.

Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp81,45 Triliun (98,78 persen dari Pagu, terkontraksi 0,48 persen yoy). Realisasi ditopang oleh DAU dan DAK Non Fisik.

Realisasi DAU naik 7,73 persen (yoy) menjadi Rp42,49 triliun.

Prioritas DAU Specific Grant pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan terutama pada penyediaan sarana prasarana pendidikan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Perwakilan Kementerian Keuangan,  Prof Rudi Purwono, yang menambahkan, perekonomian Jatim tetap tumbuh di TW III-2024 sebesar 4,91 persen (yoy). 

"Kinerja didukung oleh pertumbuhan industri pengolahan (Sisi Penawaran) dan terjaganya konsumsi rumah tangga (Sisi Permintaan). Jatim menjadi kontributor kedua terbesar ekonomi di Pulau Jawa yaitu sebesar 25,55 persen," beber Rudi.

Mengutip dari BPS, inflasi Jatim bulan Desember 2024 tercatat 1,51 persen(yoy) dan 0,46 persen (mtm). 

Kegiatan perdagangan internasional Jatim per bulan November 2024 menunjukkan angka sebesar USD 2,23 miliar untuk ekspor, sedangkan untuk impor sebesar USD 2,15 miliar.

"Sedangkan investasi di Jatim per Triwulan III 2024 menempati posisi 3 terbesar se-nasional dengan rincian besaran PMA yaitu Rp13,88 Triliun dan PMDN sebesar Rp25,81 Triliun," tambah Rudi.

Realisasi KUR per 31 Desember 2024 sebesar Rp46,62 Triliun untuk 909.119 debitur, sedangkan UMi sebesar Rp1,18 Triliun untuk 264.341 debitur.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS