Pemprov Jatim Tunggu Surat Resmi Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga saat ini belum mendapat pemberitahuan resmi mengenai tanggal pelantikan kepala daerah tahap pertama yang akan berlangsung 6 Februari 2025. Sehingga, Pemprov pun menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

Meski begitu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengakui jika pihaknya telah mengetahui rencana pelantikan memang tanggal 6 Februari. 

"Tapi, apakah dilantiknya itu di IKN atau di Jakarta, saya belum dapat surat," kata Adhy seusai rapat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (23/1/2025). 

Adhy enggan banyak komentar mengenai rencana pelantikan tersebut lantaran belum ada pemberitahuan resmi. 

Namun, yang pasti dia menyebut pelantikan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemprov pun menyambut baik rencana percepatan pelantikan. 

Alias tanpa harus menunggu seluruh daerah rampung gugatan di Mahkamah Konstitusi yang saat ini tengah berproses. 

Di Jawa Timur sendiri ada 22 daerah yang tidak bersengketa di MK dan telah dilakukan penetapan pemenang sehingga tinggal menunggu pelantikan. 

"Itu lebih bagus sehingga bupati/wali kota terpilih bisa berkerja lebih cepat. Nanti pelantikan langsung oleh presiden," ujar Adhy. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan alasan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, yang tak bersengketa di MK, dilakukan pada 6 Februari 2024.

Tito menyebut, kepala daerah yang tak bersengketa di MK ingin ada kepastian terkait jadwal pelantikannya

Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. 

"Mereka nunggu siapa kepala daerah baru, nanti-nanti berurusan sama siapa, itu penting sekali," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025) dikutip dari Tribunnews.com

Selain itu, kata Tito, percepatan pelantikan kepala daerah juga berdampak pada bersatunya masyarakat usai keterbelahan pilihan saat pilkada. 

Kemudian, lanjut Tito, berkaitan dengan efektivitas pemerintahan. Sebab APBD sudah diketok tiap-tiap daerah pada Desember lalu.

"Sebaiknya yang mengeksekusi adalah kepala daerah terpilih, karena dia memiliki janji politik selama lima tahun ke depan. Makin cepat dia dilantik, makin baik," ungkap Tito. 

"Kemudian yang ketiga juga untuk menghindari potensi moral hazard, kalau saat ini tidak dilantik lama. sekarang ini dijabat banyak oleh PJ juga definitif yang mungkin tidak terpilih definitif yang tidak ikut pemilihan, ada juga yang sebagian definitif yang terus berlanjut menang juga," ucapnya. 

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS