PMK Jilid 2, Disnak Jatim Masifkan Pengobatan dan Vaksinasi, Perketat Mobilitas Ternak Antar Daerah

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Timur, Indyah Aryani menyatakan Pemprov Jatim bergerak cepat melakukan penanganan atas merebaknya kembali kasus PMK (penyakit mulut dan kuku) jilid 2 pada hewan ternak di sejumlah daerah di Jatim.

Sebagaimana diketahui, para peternak di sejumlah daerah di Jatim mengeluhkan hewannya yang sakit dan dengan gejala mirip PMK. Seperti banyak sapi yang tidak mau makan, mulut berlendir, atau juga seperti sariawan.

Saat dikonfirmasi SURYA, Kamis (2/1/2025), Indyah membenarkan bahwa ada indikasi PMK yang mulai kembali merebak di Jawa Timur. Beberapa kasus muncul di Ponorogo, Madiun dan juga Mojokerto serta sejumlah daerah yang lain. 

“Benar, ada kenaikan kasus di masing-masing kabupaten di Jatim. Kita mulai melakukan sejumlah tindakan untuk antisipasi dan penanganan,” kata Indyah, Kamis (2/1/2025) sore.

Sejumlah langkah yang dilakukan, Disnak Jatim adalah melakukan sosialisasi dan vaksinasi. Pihaknya juga melakukan pengobatan bagi ternak yang sakit.

“Kita mulai aktif melakukan komunikasi memberikan informasi dan edukasi kepada peternak. Selain itu kami juga melakukan pengobatan pada ternak sakit dan melakukan vaksinasi pada ternak yang sehat,” jelas Indyah.

Pihaknya pun menegaskan bahwa Pemprov Jatim juga melakukan pengamanan dengan menerapkan pengaturan lalu lintas ternak. Di mana ternak yang keluar masuk Jatim akan melalui pemeriksaan.

“Kami melaksanakan biosecurity, melaksanakan pengendalian lalu lintas ternak. Ini penting kami lakukan untuk menjaga agar tidak ada penularan yang masif pada hewan yang keluar masuk ke Jatim,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Disnak Jatim juga sudah menurunkan tim untuk melakukan penyemprotan desinfektan pada pasar tenak. Desinfektan ini penting untuk mencegah penularan yang lebih luas.

“Selain itu kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota dan Kementrian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PMK dengan menyediakan obat, vitamin, vaksin dan biaya operasional vaksinasi,” pungkas Indyah. ****