Pasca Dilantik, DPRD Gresik Banyak Terima Keluhan Warga, Mulai Infrastruktur Hingga Budidaya Ikan

SURYA.CO.ID, GRESIK  - Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik jelang akhir tahun 2024 menerima banyak pengaduan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan dan budidaya ikan di Pulau Bawean, Jumat (27/12/2024). 

Banyaknya keluhan masyarakat ke DPRD Kabupaten Gresik disampaikan jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik yaitu Ketua DPRD M. Syahrul Munir dan tiga Wakil Ketua DPRD yaitu Lutfi Dawam, Mujid Riduan serta Ahmad Nurhamim. 

"Karena  kerja DPRD dalam fungsi dan tugasnya yaitu pengawasan, penganggaran serta  legislasi. Sehingga, selama dilantik sampai sekarang sudah banyak keluhan masyarakat disampaikan ke DPRD," kata Syahrul Munir. 

Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir mengatakan, beberapa keluhan dan pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti yaitu pembuatan tambak udang di Pantai Mombhul, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean  tidak memiliki izin.

"Karena tidak ada izin,  maka  project pembuatan tambak udang di Pulau Bawean kita minta dihenti. Dan kita rekomendasikan diberhentikan," katanya. 

Selain itu, terkait Corporate Social Responsibility (CSR) agar ditata kembali agar berdampak langsung kepada masyarakat. 

"Kami juga tengah meminta agar skema pemberian CSR agar ditata lagi. Supaya  bisa berdampak langsung terhadap pembangunan yang diharapkan  masyarakat," katanya. 

Pengaduan dan keluhan masyarakat yang disampaikan ke DPRD Kabupaten Gresik yaitu kawasan tertib lalu lintas masih banyak masyarakat yang mengeluhkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dump truk sampai meninggal dunia. 

"Kami telah mengundang pihak  organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan aparat kepolisian untuk tindaklanjuti aduan masyarakat. Agar penertiban di kawasan tertib lalu lintas," imbuhnya.

Sedangkan pengaduan tambang galian c, Syahrul Munir mengatakan, DPRD memberikan atensi khusus terhadap aktivitas tambang galian c, agar berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"APBD 2025 dengan proyeksi  Rp 3,8 triliun kami buat lebih sehat, antara pendapatan dan belanja sama-sama Rp 3,8 triliun," katanya.

Sementara permasalahan program Universal Health Coverage (UHC), sebab  berdasarkan laporan Pemerintah  Daerah telah mengcover 101 persen.

Pihaknya ingin anggaran benar-benar memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Gresik.

"Sekarang ada peraturan dari Kemenkes, ada 180 jenis penyakit yang tidak bisa dicover BPJS Kesehatan, termasuk dalam program UHC. Dan harus dilayani di Puskesmas. Padahal, perlengkapan kesehatan di Puskesmas ada yang belum memadai," katanya. 

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim, mengatakan, dalam tugas legislasi DPRD telah mengesahkan 6 rancangan peraturan daerah (Ranperda).