Sengit, Tudingan Hendy Soal Korupsi Bansos DPRD Jatim Dibalas Fawait Soal Kasus Sekda Jember

SURYA.CO.ID, JEMBER - Calon bupati (Cabup) Hendy Siswanto dan Muhammad Fawait alias Gus Firjaun buka-bukaan terkait kasus korupsi dalam debat publik kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember 2024.

Momentum tersebut berlangsung dalam debat yang bertema 'strategi dan inovasi peningkatan pelayanan publik, tata kelola regulasi dan birokrasi' di Kabupaten Jember, Sabtu (9/11/2024).

Hal itu bermula saat Cabup Jember nomor urut 01, Hendy diminta memberikan pertanyaan dengan sub tema korupsi, kolusi dan nepotisme kepada Gus Fawait.

"KPK saat ini sedang menangani kasus korupsi dana bansos DPRD Jawa Timur. Beberapa anggota DPRD Jawa Timur telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Hendy.

Karena itu, Hendy bertanya kepada Gus Fawait yang pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur selama 10 tahun, bagaimana menyakinkan masyarakat Jember tidak terlibat dalam kasus tersebut.

"Anda (Gus Fawait) tidak terlibat dan tidak menjadi tersangka sebagaimana rekan Anda (di DPRD Jatim)," kata Cabup Jember petahana ini.

Menurutnya, pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab. Supaya masyarakat tercerahkan, sebelum mengambil keputusan untuk memilih calon pemimpin.

"Untuk menentukan pilihan terbaik, bagi masyarakat Jember. Karena jangan sampai membeli kucing karung, sebab akan merugikan masyarakat,"  tambah Hendy.

Menanggapi hal tersebut, Cabup Jember Nomor urut 02, Gus Fawait mengatakan, pertanyaan tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah birokrasi di Kota Tembakau.

"Tetapi tidak masalah kalau saya harus jawab, saya akan menjawab dengan baik. Saya kalau menghadapi masalah seperti itu kita pasrahkan semua kepada aparat penegak hukum," kata Gus Fawait.

Namun bila nanti terpilih menjadi Bupati Jember, Gus Fawait memastikan tidak akan mengorbankan pejabat di lingkungan pemda untuk masuk penjara seperti kasus Sekda Jember, Sasmito kemarin.

"Sejarah Kabupaten Jember dari dulu hingga sekarang, belum pernah ada sekda aktif terlibat korupsi. Baru sekarang ada sekda aktif masuk penjara. Saya pikir pemimpin yang baik tidak akan mengorbankan anak buahnya," tuturnya.

Fawait menjelaskan, selama Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemkab Jember tidak segera ditingkatkan maka akan lebih banyak pejabat birokrasi yang jadi korban.

Mengingat, Indeks Reforma Birokrasi di Pemkab Jember rendah yaitu peringkat ke-35 dari 38 daerah di Jawa Timur. Menurutnya hal tersebut berpotensi membuat lebih banyak lagi pejabat birokrasi masuk penjara.

"Akhir-akhir ini ada 13 birokrasi setingkat kepala dinas diperiksa aparat penegak hukum. Itu karena SAKIP dan IRB. Kemudian kalau kami memimpin, tidak akan mengotak-atik solah rel kereta api," ulasnya. *****