Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati Desak Reklamasi Parmurbaya Harus Prioritaskan Nelayan

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyesalkan atas rencana proyek strategis nasional (PSN) dengan komunikasi yang tidak berjalan optimal.

Bahkan karena keterlambatan sosialiasi, masyarakat nelayan menolak reklamasi Pantai Timur Surabaya (Parmurbaya).

Sosialisasi dan komunikasi yang tidak menyeluruh akhirnya bikin blunder, sehingga nelayan sekitar Parmurbaya yang mestinya berhak atas manfaat pembangunan itu menjadi salah persepsi.

Baca juga: Gelar Demo ke Tengah Laut, Nelayan Surabaya Tolak Reklamasi Parmurbaya

"Wajar mereka berdemo dan menolak. Kami di DPRD terus terang juga gelo karena kami tidak diajak bicara pada awal PSN ini. Baru belakangan pengembang dan masyarakat minta diadvokasi," kata anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati, Kamis (31/10/2024).

Meski begitu, rencana PSN sebagai arah pembangunan dengan membuat pulau baru di Pamurbaya adalah keniscayaan.

Semua diminta harus melihat segala sesuatunya dengan jujur.

Bahkan diakui saat ini ada sedimentasi tinggi di sepanjang Pamurbaya mulai Kenjeran hingga Gunung Anyar.

Akibatnya, nelayan juga sulit menepi karena dangkal.

Pencarian ikan juga semakin jauh.

Lilik yang anggota DPRD Jatim dapil Surabaya bisa memahami aksi penolakan nelayan.

Namun dia menekankan bahwa pembangunan pasti ada untung dan rugi.

"Namun yang paling prioritas adalah Reklamasi Parmurbaya tidak berdampak negatif pada masyarakat. Nelayan mendapat pekerjaan. Nelayan juga harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL)," tandas Lilik.

PT Granting Jaya, pengelola Kenjeran Park, saat ini sangat antusias menindaklanjuti PSN di Parmurbaya.

Dia tengah mengajukan izin untuk pengelolaan investasi SWL ini.

Akan didirikan empat pulau baru sebagian pusat ekonomi, hunian, hotel, wisata dan bisnis maritim modern.

Nilai investasi untuk membuat kota dengan cara Reklamasi itu mencapai Rp 72 triliun.

Terkait apakah pulau baru ini aman dari ancaman ekologi termasuk banjir, Lilik menekankan bahwa hal ini menjadi kajian para ahli.

Guru besar lingkungan ITS diminta cermat dalam mengkaji dampak lingkungan.

Para ahli tentu sudah memberikan kalau kalau Reklamasi itu aman.

"Tapi kami perlu mendalami kembali dari aspek yang lebih jauh. Mudah mudahan yang disampaikan itu clear, benar, sesuai kenyataan," ungkap Lilik.

Politisi perempuan PKS ini mendesak agar pengembang bersama pemerintah menyampaikan sosialisasi hingga diterima tingkat bawah, bukan hanya diketahui masyarakat tertentu.

"Masyarakat yang terdampak langsung. Ketakutan akan pekerjaan dan budaya harus bisa dijawab," tandasnya.

Lilik sudah mendapat penjelasan dari  pengembang dan Dinas Kelautan Provinsi Jatim.

Nantinya juga akan ada satu pulau untuk pengolahan ikan, termasuk pelelangan ikan modern.

Ini mestinya disosialisasikan karena memudahkan nelayan membawa dan mengolah hasil tangkapan.

Prioritaskan Nelayan
Anggota Komisi C ini melihat kenapa masih ada penolakan sampai sekarang.

Mestinya sosialiasi makin masif sehingga mereka hanya melihat dampak negatif.

Harus dilihat banyak hal, terutama menyangkut pekerjaan, kemajuan wilayah, budaya, dan sisi pembangunan lainnya.

Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan detail.

Pemerintah juga harus mendengarkan secara rinci dari pengembang.

Harus mengedepankan kepentingan masyarakat (nelayan) di atas segalanya.

"Pembangunan untuk maju adalah keniscayaan. Tapi harus mengutamakan objek masyarakat. Mengedepankan kesejahteraan nelayan. Jangan sampai ada keuntungan satu pihak pengembang dan merugikan masyarakat," kata Lilik.

Dalam konteks pembangunan, siapa pun harus mendukung, termasuk DPRD Jatim.

Namun yang menjadi perhatian utama adalah masyarakat nelayan.

"Yang harus ditekankan bahwa Reklamasi itu untuk apa dan buat siapa. Seberapa besar manfaat dan mudharat. Apakah masyarakat akan menikmati manfaatnya. Itu konsen kami," kata Lilik.

Sementara itu, PT Granting Jaya bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan, dan Dinas Kelautan Jatim saat ini tengah melakukan survei ke lokasi Parmurbaya.

Karena mendengar informasi ini, nelayan kemarin menggelar aksi di tengah laut Parmurbaya.

Direktur Operasional PT Granting Jaya Agung Pramono saat dimintai konfirmasinya belum merespons terkait survei bersama Kementerian itu.

"Terima kasih atas perhatian dan dukungannya," kata Agung melalui keterangan tertulis.