Pilkada Madiun 2024

Debat Perdana Pilkada Madiun 2024 Sengit, Kaji Mbing dan Hari Wur Adu Argumen ADD 20 Persen Plus

Debat Perdana Pilkada Madiun 2024 berlangsung sengit, Kaji Mbing saling beradu argumen dengan mantan wakil bupatinya, Hari wur

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Febrianto Ramadani
Paslon nomor urut 1 Ahmad Dawami Ragil Saputro-Shandika Ratna Ferryantiko (kiri) dan Paslon nomor urut 2 Hari Wuryanto-dr Purnomo Hadi (kanan) dalam Debat Perdana Pilkada Madiun 2024, Selasa (22/10/2024) sore. 

SURYA.CO.ID, MADIUN - Debat Perdana Pilkada Madiun 2024 berlangsung sengit, Selasa (22/10/2024) sore.

Bagaimana tidak, Calon Bupati (Cabup) Madiun nomor urut 1, Ahmad Dawami Ragil Saputro alias Kaji Mbing, saling beradu argumen dengan Cabup Madiun nomor urut 2, Hari Wuryanto atau akrab dipanggil Hari Wur, soal ADD 20 persen plus.

Tentu bukan hal yang mengejutkan. Pasalnya, Kaji Mbing dan Hari Wur dulunya berada dalam satu roda pemerintahan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur (Jatim), periode 2018-2023.

Pada Pilkada 2024, mereka pecah kongsi dan memutuskan berjalan dengan calon wakil bupati (Cawabup) yang baru. 

Kaji Mbing memilih Sandhika Ratna Ferryantiko, sedangkan Hari Wur menggandeng dr Purnomo Hadi.

Seusai debat, Ahmad Dawami menyatakan, ADD 20 persen plus sangat bermanfaat, lantaran berdampak terhadap pembangunan di berbagai desa.

“Data menunjukkan, dari 0 desa mandiri, sekarang jadi 135 desa mandiri dan desa berkembang, desa tertinggal sangat berkurang,” terang Ahmad Dawami.

Menurutnya, pencapaian ADD begitu jelas baik dari proses penganggaran, sampai tahapan eksekusi. Sehingga minim sekali terjadi penyelewengan

“ADD dan DD kemudian dikolaborasikan menjadi APBDes. Maka dari itu tetap akan kami lanjutkan,” tegasnya.

Sedangkan dari Hari Wuryanto menganggap, ada banyak sekali desa yang belum merasakan manfaat dari ADD 20 persen plus.

“Ada desa yang tidak tepat sasaran, pemberdayaannya masih kurang. Kalau kurang bagaimana mau meningkatkan Badan Usaha Milik Desa,” paparnya.

Ia menilai, situasi tersebut bisa diatasi dengan harmonisasi secara kelembagaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Di satu sisi juga meningkatkan kompetensi dari masing-masing OPD. Setiap OPD yang mendapatkan nilai ranking bagus, akan mendapatkan reward dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

“Jika hal itu yang bisa terus dilakukan, maka harmonisasi bisa segera terwujud dan anggaran dari pusat bisa menyentuh sampai daerah. Serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuntas Hari Wuryanto.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved