Marak Pencurian Pasir Laut, Banser Maritim Siap Membantu Dalam Pengawasan Perairan

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Saat pemerintah mulai membuka kembali ekspor pasir laut, ternyata pencurian pasir laut dan sumber daya alam laut lainnya oleh pihak asing masih marak. Hal tersebut menjadi sorotan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Melihat fenomena itu, Barisan Serba Guna (Banser) Maritim turut mengecam aksi-aksi pencurian pasir yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.

Kasus pencurian pasir laut yang terungkap beberapa waktu lalu, yakni penyedotan pasir laut secara ilegal di perairan Batam, Kepulauan Riau sekitar awal Oktober lalu.

KKP memergoki dua kapal China berbendera Malaysia yang menghisap dan menampung pasir laut dari wilayah perairan di Indonesia.

Ketua Banser Maritim, Ikhwan Arief mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya KKP dalam menjaga sumberdaya alam lautan di Indonesia. Pihaknya siap memberi dukungan dalam pengawasan di beberapa wilayah perairan.

"Kami memiliki personel yang tersebar di seluruh Indonesia dan siap membantu mengamankan wilayah perairan," kata Ikhwan yang juga merupakan Ketua GP Ansor Kabupaten Banyuwangi itu, Senin (21/10/2024).

Menurut Ikhwan, pasir laut merupakan salah satu kekayaan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia. Maka pencurian terhadapnya harus dilawan bersama.

Bukan hanya pasir laut, menurut Ikhwan, kekayaan kelautan lain juga perlu dijaga secara beriringan. Termasuk bayi lobster yang masih kerap dicuri untuk dijual ke luar negeri. "Kami mendukung upaya pemerintah untuk memerangi pencurian-pencurian kekayaan laut kita," imbuhnya.

Ihwal pencurian pasir laut ini, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono memberi perhatian khusus usai dilantik kembali dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Trenggono menyampaikan, akan terus menyoroti kasus pencurian lobster dan pasir laut di wilayah laut Indonesia pada pemerintahan baru.

Menteri KKP menyebut, upaya memerangi pencurian kekayaan laut di perairan RI memiliki tantangan yang cukup berat. Mulai dari luas wilayah laut RI yang besar hingga jumlah kapal milik KKP yang terbatas. *****