Berobat Gratis Tak Diimbangi Kualitas Layanan, DPRD Pasuruan Kritik Antrean dan Fasilitas Rawat Inap

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi meminta pelayanan kesehatan harus ditingkatkan dan sejalan dengan program UHC (Universal Health Coverage) yang digalakkan.

Hal itu disampaikan AW, sapaan akrabnya, usai menggelar rapat bersama instansi kesehatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jumat (11/10/2024).

Menurut AW, pelayanan kesehatan harus ditingkatkan menyusul semakin banyaknya masyarakat yang berbondong - bondong datang berobat karena masuk program UHC.

“UHC adalah program gratis jaminan kesehatan untuk masyarakat Pasuruan. Kalau tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan, ya percuma,” tegas AW.

AW mencatat ada kenaikan jumlah masyarakat yang datang berobat ke puskesmas dan rumah sakit milik Pemkab Pasuruan karena jaminan kesehatan gratis ini.

“Saya bersyukur Pemkab bisa memberikan jaminan, karena kesehatan ini urusan wajib. Tetapi saya minta harus didukung sarpras dan tenaga medis yang memadai,” ujar AW.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, masih banyak keluhan di lapangan. Seperti panjangnya antrean di beberapa fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah. 

“Mulai tidak adanya ruang rawat inap memadai karena keterbatasan lahan, sampai tidak adanya lahan parkir yang cukup dan sebagainya,” sambungnya.

Ia mencontohkan, Puskesmas Gempol, Pandaan, Sukorejo adalah puskesmas yang berlokasi di ruas jalan nasional. Tetapi karena lahan parkirnya minim, tidak ada masyarakat yang berminat untuk datang.

“Kita kalah dengan beberapa rumah sakit swasta yang ada di sepanjang jalan ini. Nah ini harus kita rebut. Makanya, bagaimana caranya meningkatkan pelayanan,” terangnya.

Tidak hanya itu, politisi PDIP itu juga mengkritik tidak tersedianya ruang rawat inap yang nyaman dan memadai di puskesmas. Belum lagi persoalan tenaga kesehatan (nakes). 

AW menerangkan, jumlah nakes yang ada dengan kebutuhan layanan kesehatan berbanding terbalik. “Saya harap, Dinkes Pasuruan menginventarisasi jumlah nakes. Saya ingin populasi dokter harus bisa mengcover 1,2 juta penduduk Kabupaten Pasuruan,” imbuhnya.

Satu dokter berbanding berapa ribu penduduk harus ideal, jangan sampai timpang. Termasuk memikirkan tunjangan kinerja (tukin) para nakes. “Nakes yang mengemban tanggung jawab dan amanah besar harus berbeda dengan nakes yang tanggung jawabnya lebih ringan,” paparnya.

Terakhir, AW meminta sengkarut persoalan di layanan kesehatan ini segera diselesaikan baik untuk jangka pendek ataupun untuk jangka panjang.

“Muaranya bukan hanya menggratiskan UHC, tetapi jangan menurunkan kualitas pelayanan. Kesehatan adalah urusan wajib dan harus diselesaikan,” tutupnya. ****