Mengenal Monumen Kresek, Destinasi Wisata Sekaligus Saksi Bisu Keganasan PKI 1948 di Madiun

SURYA.CO.ID, MADIUN - Keberadaan Monumen Korban Keganasan PKI 1948 di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur (Jatim), bukan hanya sebagai destinasi wisata belaka.

Monumen Kresek tersebut, menjadi saksi bisu korban keganasan PKI yang tega membantai sejumlah tokoh masyarakat.

Tampak di prasasti batu tertulis daftar nama warga yang menjadi korban pembunuhan, sebanyak 17 orang. Mulai dari aparat pemerintahan, tentara, polisi, pemuka agama hingga wartawan.

Pemandu wisata Heri Purwadi menuturkan, dua orang yang berperan penting dalam terciptanya pemberontakan PKI di Madiun saat itu adalah Amir Syarifudin dan Musso. 

“Keduanya memimpin pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948,” ujar Heri Purwadi ketika ditemui di lokasi, Senin (30/9/2024).

Ia menambahkan, gerakan pemberontakan berawal dari Musso pulang dari Uni Soviet pada tahun 1948.

“Tanggal 18 hingga 26 September 1948 pasukan Musso bersama Amir Syarifudin menguasai Madiun dengan membentuk negara Republik Soviet,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Heri, pada tanggal 30 September, pasukan Tentara Nasional mulai turun untuk menyelesaikan kekacauan di Madiun. 

Para pentolan PKI dikepung oleh Divisi Siliwangi dari barat dan Divisi Sungkono dari timur. 

Karena semakin terjepit, mereka terus mendaki ke Pegunungan Wilis menuju selatan arah Ponorogo. 

Musso akhirnya ditembak mati oleh Brigjen Sudarsono di Sumoroto dan Amir Syarifudin ditangkap di daerah Karanganyar, Jawa Tengah.

“Perlu kami sampaikan, Madiun adalah korban, maka dari itu ditulis Monumen Korban Keganasan PKI 1948 di Madiun,” pungkasnya.

Monumen Kresek dimanfaatkan SDN Sogo 01 Balerejo Madiun, sebagai edukasi bagi puluhan siswa siswi.

Di sekitar monumen, terdapat ikon patung besar di puncak bukit yang menggambarkan seorang gembong PKI sedang mengayunkan pedangnya ke arah seorang lelaki tua yang tampak pasrah. 

Lelaki tua ini menggambarkan Kiai Husen, salah seorang ulama berpengaruh dan anggota DPRD Kabupaten Madiun saat itu.