Bjorka Bocorkan Data 6 Juta NPWP, Presiden Jokowi Sebut Banyak Negara Alami Kejadian Serupa

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Presiden Joko Widodo memberikan atensi soal bocornya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Ia telah menginstruksikan jajaran terkait seperti Kementerian Kominfo hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pencegahan.

"Kemarin kami sudah menyampaikan. Segera dimitigasi. Semuanya," kata Presiden Jokowi ditemui usai berkunjung ke Pasar Dukuh Kupang di Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jumat pagi (20/9/2024).

Menurutnya, kejadian tersebut telah menjadi isu internasional. 

Presiden mengklaim, isu peretasan tak hanya dialami Indonesia namun juga beberapa negara lain.

Belajar dari hal tersebut, Presiden menegaskan pentingnya langkah antisipatif.

"Banyak negara juga mengalami hal yang sama. Yang penting dimitigasi secepat-cepatnya sehingga tidak kejadian lagi," tegas Presiden Jokowi.

Sebelumnya, data pribadi warga Indonesia bocor, jutaan data NPWP dan NIK KTP dihack oleh Bjorka. 

Bjorka merupakan hacker yang sering membobol data-data sensitif di Indonesia.

Bahkan kebocoran data kali ini langsung mengenai orang-orang sensitif di Pemerintahan Indonesia. 

Tercatat, Bjorka bocorkan 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Di antaranya, keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga menteri-menterinya. 

Menurut informasi, data NPWP para menteri yang turut dibocorkan Bjorka antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS