Bakal Laporkan Golkar Lumajang Atas Penyerobotan Tanah, Ahli Waris Sudah Pasang Spanduk dan Plang

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Saat sibuk mengurusi persiapan Pilkada 2024, DPD Golkar Lumajang mengalami situasi rumit gara-gara keabsahan tahan yang menjadi tempat kantornya berdiri saat ini. Karena seorang warga yang merupakan ahli waris memasang spanduk untuk mengkalim kepemilikan lahan kantor Golkar itu, Rabu (18/9/2024).

Warga bernama Upit Istighfarini itu merupakan ahli waris dari almarhum A Munif Basyuni, kader Golkar juga. Upit memasang spanduk berisi peringatan kepemilikan lahan yang sekarang berdiri Kantor DPD Partai Golkar.

Aksi itu menjadi perhatian para kader Golkar namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa apalagi mencegah. Spanduk yang menyegel kantor Golkar itu tersebut bertuliskan "TANAH MILIK WARIS (ALM) A MUNIF BASYUNI BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA: A.MUNIF BASYUNI DENGAN LUAS TANAH 1.498 M⊃2;".

Aksi ahli waris tersebut bukan yang pertama kali. Kuasa hukum ahli waris, Taher Ohorella menjelaskan, kliennya merupakan pemilik lahan bangunan tersebut yang dibuktikan lewat sertifikat hak milik.

"Sejauh ini kami menduga pihak Partai Golkar Lumajang tidak serius menanggapi persoalan ini. Kami akan laporkan juga ke Mabes Polri bahwa ada dugaan penyerobotan tanah," ujar Ohorella ketika dikonfirmasi.

Ohorella menambahkan, dari sisi sejarah lahan dan bangunan yang berdiri sebagai Kantor DPD Partai Golkar Lumajang itu sejak 1997 merupakan milik A Munif Basyuni. Dikabarkan mendiang Munif merupakan kader Golkar saat itu. 

"Kalau dilihat sejarahnya, (kantor Golkar berdiri, Red) di sini atas izin Pak Munif. Sertifikat pernah ditangguhkan di Bank Jatim.  Dan tercatat warkanya sampai saat ini ada di BPN," jelas Ohorella.

Beberapa tahun berselang, keluarga ahli waris kemudian mempertanyakan legalitas kepemilikan lahan yang disebut merupakan aset Partai Golkar Lumajang tersebut.

Lewat berbagai komunikasi yang terjalin, ahli waris sempat menawarkan skema penjualan yang nilainya miliaran kepada pihak Golkar.

Namun hingga kini negosiasi belum menemui titik temu, hingga puncaknya ahli waris memasang spanduk dan plang. "Kami juga akan menyurati Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terkait polemik ini," jelasnya.

Sementara Ketua DPD Golkar Kabupaten Lumajang, Suigsan menegaskan pihaknya akan melakukan pembahasan bersama DPP Golkar terkait polemik ini.

"Ini ada sejarah panjang yang tidak disampaikan ke media. Saya minta dengan penuh kesadaran, polemik ini bisa diselesaikan baik-baik. Somasi sudah kami terima. Tetapi saat itu masih sibuk mengurus DCT (keperluan pemilu)," tutup Suigsan.  ****