Nasib Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid Sebagai Ketum Kadin Tergantung Sosok Ini, Siapa Paling Dekat?

SURYA.co.id -  Ini lah beda nasib Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid, dua pengusaha muda yang saling klaim sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. 

Anidya Bakrie mengklaim sebagai ketua umum Kadin hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024).

Munaslub itu diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia.

Sementara Arsjad Rasyid yang menjadi ketua Kadin sebelumnya merasa tidak terima dan mengklaim masih menjadi ketua umum yang sah. 

Klaim Arsjad Rasyid beralasan karena ada 21 Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi menyatakan menolak hasil Munaslub.

Baca juga: Perbandingan Harta Kekayaan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid, Saling Klaim Pimpin Kadin Indonesia

Lalu, bagaimana nasib Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid selanjutnya? 

Tergantung Presiden

Anindya Bakrie bisa resmi menjadi  ketua umum Kadin kalau presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).Sebelum Keppres dikeluarkan presiden maka terlebih dahulu prosesnya ada di Kementerian Hukum dan HAM.

Minggu (15/9/2024) kemarin,  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas melakukan  Sarahsehan Munaslub Kadin 2024 di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Menkumham mengungkapkan bahwa Keppres akan diterbitkan untuk memperkuat jabatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Pasti (ada Keppres). Aturannya seperti itu, namun semua kan keputusan presiden, semua harus melalui proses harmonisasi di Kemenkumhan," ungkap Supratman.

Ketika ditanya mengenai durasi waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan Keppres baru ini, Supratman menyatakan bahwa proses tersebut akan dilakukan secepat mungkin.

“Jika bisa secepatnya, mengapa tidak?” tambahnya.

Menkumham menyatakan pemerintah akan menghormati keputusan yang dibuat organisasi Kadin melalui Munaslub.

"Kami di pemerintah melihat ini urusan internal Kadin dan sudah diselesaikan lewat keputusan Munaslub," kata Supratman.

Di sisi lain, Anindya Bakrie menjelaskan bahwa Munaslub yang dilaksanakan adalah inisiatif dari Kadin Daerah serta asosiasi atau Anggota Luar Biasa.

"Jadi merekalah yang membuat panitia, jalannya persidangan dan hasilnya sesuai dengan AD/ART. Tentu kami sampaikan bahwa yang dilakukan sesuai AD/ART. Walaupun seperti itu, kami mengerti bahwa saya mendapat amanah sebagai Ketum 2024/2029 tapi selalu terbuka," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa hanya ada satu Kadin resmi di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang.

"Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang, serta tentunya kedepannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang. Terakhir inilah alasan Bapak Ketua MPR dan Pak Menkumham hadir, karena kita memikirkan ke depan," imbuh Anin.

Sementara itu, di depan lokasi, sudah berjejer bunga-bunga ucapan selamat telah terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin Indonesia.

"Selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie," tulis salah satu karangan bunga dengan bertuliskan dari Kadin Aceh.

Arsjad Akan Lapor Jokowi dan Prabowo

Sementara Ketua Kadin vers Munas Sultra 2021 Arsjad Rasjid kini dihalangi masuk ke ruangan di Menara Kadin.

Eks Ketua Tim Kampanye Capres-Cawapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tersebut sedianya akan menggelar konferensi pers pada minggu kemarin, dihalangi oleh orang-orang yang menurut dia adalah oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak punya kepentingan dengan agenda Kadin.

Konpers kubu Arsjad akhirnya digelar di salah satu hotel di Jakarta. "Saya yakin yakin bahwa teman-teman menunggu pertanyaan sikap dari kami atas dinamika yang terjadi," tambah Arsjad.

"Dipindah tempatnya," kata salah seorang pengurus kubu Arsjad saat dihubungi, Minggu (15/9/2024).

Arsjad mengaku sangat sedih dengan kejadian tersebut.

Ia kini tak lagi bisa berkantor di Menara Kadin karena tempat itu telah diduduki oleh pengurus Kadin versi Munaslub 2024.

Menara Kadin kini diduduki oleh Anindya Bakrie selaku pengurus Kadin Indonesia hasil munaslub yang diakui oleh Menkumham.

"Sekarang ini memang kami sayangkan sekali bahwa apa yang terjadi, dimana kami tidak boleh masuk sekalipun di lantai 3 ya tadi rencananya. Tidak boleh saya dilaporkan demikian. Jadi kami sangat sedih dan menyayangkan mengenai hal itu," ujar Arsjad.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kadin akan bekerja dengan normal.

Program-program yang dicanangkan juga tetap berjalan meski tidak lagi berkantor di Menara Kadin.

"Saya sering katakan agility adalah kunci jadi lihat hari Selasa sudah mulai kerja, jadi insya allah sudah ada tempat lagi," terang Arsjad.

Di sisi lain, Arsjad Rasjid, menyebut gelaran Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, adalah ilegal. 

Ia mengaku menyayangkan gelaran Munaslub tersebut. 

Menurutnya, Munaslub kemarin dilakukan melanggar sejumlah ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Salah satu ketentuan yang dianggap dilanggar ialah terkait ketentuan kuorum Munaslub.

Arsjad mengatakan pihaknya menerima dukungan dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi untuk menolak pelaksanaan Munaslub.

Jumlah tersebut lebih dari 50 persen jumlah Ketua Umum Kadin Provinsi yang ada, yakni 35 Kadin Provinsi.

"Kami semua ini sangat menyayangkan, sangat menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal," ujar Arsjad dalam konferensi pers, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Menurut Arsjad, Munaslub yang dihelat kemarin merupakan upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin. 

"Kadin Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha, dan organisasi dunia usaha. Hanya ada satu, satu Kadin Indonesia," ucap Arsjad.

Ia pun dengan tegas mengaku menolak hasil Munaslub itu. 

"Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan, bahwa kami tidak mengakui terjadinya Munaslub di hari Sabtu lalu," katanya. 

Arsjad bersama pendukungnya mengaku akan mengambil langkah hukum. 

Dia menyebut Kadin akan memberi sanksi bagi anggota yang terlibat dalam Munaslub ini. 

"Kami yakin akan terungkap, bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang menunjukkan individu atau kelompok di dalam Kadin Indonesia," kata Arsjad. 

Arsjad Rasjid mengaku akan melaporkan soal adanya Munaslub Kadin di Hotel St Regis, Jakarta pada Sabtu, 14 September 2024 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Arsjad Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin tersebut ilegal.

"Bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan," kata Arsjad di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu, (15/9/2024).

Selain itu Arsjad akan menanyakan soal status Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

Sebagai Ketua Umum Kadin selama ini ia berpedoman pada Keppres tersebut.

"Kita harus berdiri dalam konteks hukum UUgovernance Kadin indonesia," tuturnya.

Arsjad meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan kisruh organisasinya usai adanya Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Menurut Arsjad, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah.

"Makanya kami memohon sebesar-besarnya kepada pemerintah turun tangan, ikut menyelesaikan. Karena kami bagian dari mitra stragtegis pemerintah dan disitu dalam undang-undang itu bagian dari pengawasan itu ada di undang-undang," kata Arsjad.

Terkait hadirnya Menkumham Supratman Andi Agtas dalam acara Sarasehan bersama Kadin kubu Anindya, Arsjad tidak berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan bahwa Kadin merupakan lembaga Independen.

"Karena ini bukan akta notaris yang harus ditegakan. Kadin Indonesia itu saya katakan seperti lembaga negara independen karena lahir atas undang undang dan ada Keppresnya," katanya.

Arsjad yakin pemerintah akan netral dalam kisruh kepengurusan Kadin.

Pihaknya kata Arsjad berpedoman pada peraturan yang berlaku. Termasuk mengenai hubungan pemerintah dengan Kadin.

"Saya kembali kepada undang undang saja bahwa dalam konteks aturan Kadin saja , pemerintah itu dalam konteks pengawasan kepada Kadin," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Didongkel dari Kursi Ketua Umum Kadin Arsjad Akan Lapor Jokowi dan Prabowo

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id