Berita Probolinggo

Kabupaten Probolinggo Termiskin Nomor 4 di Jatim, Disorot Utusan Khusus Presiden

Ranking 4 sebagai daerah termiskin di Jawa Timur yang disandang Kabupaten Probolinggo, disorot Utusan Khusus Presiden, Muhamad Mardiono

Penulis: Ahsan Faradisi | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Ahsan Faradisi
Utusan Khusus Presiden Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono saat berkunjung ke Kabupaten Probolinggo, Kamis (12/9/2024). 

SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Ranking 4 sebagai daerah termiskin di Jawa Timur (Jatim) yang disandang Kabupaten Probolinggo, disorot Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono.

Mardiono mengatakan, kemiskinan dipengaruhi atau dilatarbelakangi banyak hal. Salah satunya, bisa dari sempitnya lapangan pekerjaan atau kesehatan masyarakat, seperti tingginya angka stunting di Kabupaten Probolinggo.

Menurutnya, di Kabupaten Probolinggo tercatat memiliki kelebihan dalam hal surplus pangan, bahkan sampai mencapai angka 50 persen. 

Selain itu, Kabupaten Probolinggo juga termasuk memiliki ketahanan pangan yang bagus.

"Dengan surplus 50 persen ini, tentunya bisa disuplai ke daerah-daerah lain yang rentan dengan ketahanan pangannya. Sehingga Probolinggo bisa menjadi basic yang kuat," kata Mardiono, Kamis (12/9/2024).

Dengan begitu, lanjut Mardiono, angka kemiskinan yang masih dominan di Kabupaten Probolinggo, surplus pangan 50 persen itu seharusnya bisa jadi solusi dengan masuk ke sektor hirilisasi dari hasil pertanian di Kabupaten Probolinggo.

"Dampaknya nanti, akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, yang nanti ujung-ujungnya akan membawa kesejahteraan bagi rakyat dan bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo," jelas Mardiono.

Oleh karena itu, Mardiono menyebut, pihaknya sudah mengkaji terkait kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

Hasil dari kajian itu, nanti bisa diestafetkan kepada pemerintah yang baru untuk kemudian dikerjakan bersama.

"Insya Allah dengan berakhirnya masa jabatan pemerintahan yang lama pada Bulan Oktober, hasil kajian tentang kemiskinan ini akan disampaikan dan diestafetkan kepada pemerintahan yang baru," pungkas Ketum DPP PPP itu.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved