Menghadap Itjen Kemendagri, Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni Sebut Angka Kemiskinan Turun Signifikan

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni beserta pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, menghadap Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Itjen Kemendagri) di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Pada evaluasi kinerja Pemkab Lumajang terkini, Indah menyebut, pihaknya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Lumajang, Jawa Timur (Jatim), secara signifikan.

Menurut Indah, mengacu pada data yang dirilis oleh BPS Lumajang pada tanggal 25 Juli 2024, presentase angka kemiskinan di Lumajang mengalami penurunan, dari 8,93 persen pada bulan Maret 2023, menjadi sebesar 8,65 persen pada bulan Maret 2024.

Wanita yang akrab disapa Yuyun itu mengklaim, jika turunnya angka kemiskinan adalah andil dari kinerjanya selama menjadi Penjabat Bupati Lumajang

"Di Lumajang kami menerapkan Rembug Nyekrup untuk mengatasi permasalahan bersama-sama. Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang atas usaha dan kerja samanya dalam membantu menjalankan tugas saya sebagai Penjabat Bupati Lumajang," beber Yuyun ketika dikonfirmasi.

Yuyun menjelaskan, kegiatan penurunan angka kemiskinan juga ditunjang lewat berbagai upaya menekan angka inflasi guna meningkatkan daya beli masyarakat.

"Untuk menjaga stabilitas inflasi di Lumajang, kami melakukan berbagai upaya. Seperti melaksanakan Gerakan Pangan Murah, menambah 2 Warung TPID di Kecamatan Yosowilangun, mengeluarkan surat edaran gerakan menanam cepat panen," katanya.

Selain itu, pada segi bidang pertanian, Yuyun mengajak beberapa kota di Jawa Timur untuk bekerja sama. Terutama pada distribusi pupuk subsidi.

"Kami turut melaksanakan sidak dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan melakukan kerja sama dengan Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya terkait stabilisasi harga bahan pokok," sebutnya.

Dari sisi pelayanan publik, Yuyun memastikan, Lumajang telah ditetapkan sebagai daerah yang siap menerapkan MPP Digital.

"Kami telah mengevaluasi 39 dari 54 standar pelayanan dan SOP pelayanan penerbitan izin dan non izin. Selain itu kami juga ada inovasi Ngopi Sini atau monggo mampir kami siap melayani yang merupakan kolaborasi pelayanan publik bersama beberapa perangkat daerah ke desa-desa," jelasnya.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID