Kelangkaan Elpiji 3 Kg di Tulungagung, Pemkab Sebut Karena Hajatan dan Perayaan Hari Kemerdekaan

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tulungagung bersama Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan perwakilan kepolisian melakukan inspeksi ke sejumlah agen dan pangkalan elpiji, Rabu (4/9/2024).

Inspeksi ini sebagai respons keluhan kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sedang dirasakan masyarakat Tulungagung.

Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung Arif Efendi mengatakan, tidak ada pengurangan pengiriman dari Pertamina.

Demikian juga di agen dan pangkalan, juga tidak ada pengurangan alokasi yang sudah ditetapkan. Disebut, kelangkaan ini disebabkan kenaikan permintaan masyarakat, terutama di Bulan Agustus bersamaan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Banyak orang hajatan dan bersamaan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia,” jelas Arif.

Menurutnya, momentum peringatan Kemerdekaan RI ini dimanfaatkan pelaku UMKM. Ada upaya menggerakkan ekonomi seperti produk makanan sehingga membutuhkan bahan bakar elpiji 3 kg.

Saat permintaan meningkat, pasokan gas 3 kg ini tidak bisa ditambah, karena sebelumnya kuota selama 1 tahun untuk Kabupaten Tulungagung sudah ditetapkan.

“Tidak bisa menambah, karena setiap agen mempunyai kuota sesuai kontrak. Termasuk pasokan yang ke pangkalan-pangkalan,” sambung Arif.

Proses pengisian gas di SPBE juga harus antre antara satu agen dengan agen lain. Lalu setiap agen juga mempunyai tanggung jawab memasok gas 3 kg ke pangkalan yang ada di bawahnya.

Arif mencontohkan, Agen Gas Manggala di Jalan Mayor Sujadi membawahi 200 pangkalan. Agen ini telah menyusun jadwal untuk mengirimkan gas ke 45 pangkalan setiap hari.

“Agen terkendala armada jika harus menambah pengiriman. Solusinya memang masyarakat harus antre,” tegasnya.

Arif menyarankan, masyarakat yang sangat butuh gas elpiji untuk membeli gas nonsubsidi.

Namun, ia memastikan setiap orang miskin bisa mendapatkan gas 3 kg ini. Mereka bisa datang langsung ke pangkalan, jika pangkalan kosong akan dibantu oleh agen.

Diakui Arif, saat ini pembelian gas elpiji bersubsidi ini masih bebas tanpa ada pembatasan. Padahal seharusnya pembelian dilakukan sesuai data KTP yang sudah dilengkapi dengan QR code. Namun sampai saat ini pembelian tanpa KTP yang sudah terdata masih bisa dilakukan. 

“Kami juga tidak bisa menegakkan aturan secara kaku. Apalagi saat ini tahun politik, menjelang Pilkada,” pungkasnya.