BREAKING NEWS: Achmad Baidowi Mundur dari Bacabup Pamekasan, Diduga Imbas Rapat Melawan Putusan MK?

SURYA.CO.ID, Pamekasan – Konflik konstitusional dari rencana DPR RI mencoba menghadang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pencalonan kepala daerah beberapa waktu lalu, berimbas pada bursa pencalonan kepala daerah di Pamekasan.

Yaitu kabar mundurnya Achmad Baidowi sebagai bakal calon bupati (bacabup) Pamekasan 2024.

Rumor mundurnya Awiek, sapaan Baidowi, yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengejutkan banyak pihak.

Padahal pendaftaran calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2024 tinggal menghitung hari.

Mundurnya Awiek yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu terkesan mendadak, tetapi diduga akibat sorotan publik setelah juga terlibat dalam rapat mendadak dengan DPR RI untuk merevisi UU Pilkada, Rabu (21/8/2024) malam lalu.

Ada dua versi mundurnya Awiek dari kontestasi pilkada ini.

Pertama, Awiek dikabarkan belum mendapatkan restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

Dugaan ini diperkuat beredarnya foto kedatangan DPP PPP, Noerma Zein ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ulum Banyuanyar, Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

Dalam foto itu terlihat  Noerma Zein didampingi sesepuh PPP Pamekasan, KH Kholil Muhammad, lalu Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Pamekasan, RP Wazirul Jihad bersama jajaran fungsionaris PPP. 

Mereka ditemui pengasuh Ponpes Banyuanyar, KH Hasbullah Mohammad Syamsul Arifin, dan jajaran dewan pesantren, di antaranya KH Hasan Bakir.

“Bapak Noerma Zein, Ketua DPP PPP datang ke Banyuanyar sebagai utusan DPP menyampaikan bahwa Awiek masih dibutuhkan DPP di Jakarta.

Karenanya DPP tidak memberi izin kepada Awiek untuk menjadi cabup di Pamekasan,” demikian menurut informasi yang beredar lewat voice note WA, Minggu (25/8/2024).

Sedangkan versi kedua, Awiek mendapat tawaran jabatan strategis di kementerian dalam kabinet Prabowo Subianto. Ini juga berdasarkan pesan suara WA yang berbahasa Madura di atas.

Isinya, “Assalamu alaikum. Kepada semua kawan-kawan koordinator dusun, imbauan bahwasanya Achmad Baidowi tidak bisa meneruskan pencalonan bupati di Pamekasan. Sebab Baidowi mendapat jatah wakil menteri di kabinet Prabowo”.

Tetapi tidak disebutkan siapa yang berbicara dalam pesan suara itu.