Ketua DPRD Jatim Sampai Menangis Saat Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Janji Kirim Aspirasi ke DPR RI

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Aksi ribuan mahasiswa di depan DPRD Jatim, Jumat (23/8/2024), sempat memanas namun juga diwarnai tangis Kusnadi, Ketua DPRD Jatim saat menemui massa.

Suara Kusnadi bergetar saat berada diatas mobil komando, dan ia menyatakan terima kasih di hadapan massa, serta memastikan bahwa pimpinan dewan memnberi  dukungan penuh pada putusan MK. 

Aksi ribuan mahasiswa itu memang menyampaikan tuntutan agar konstitusi dijalankan. Para mahasiswa mengkritik DPR RI dan pemerintah pusat yang sempat melakukan pembahasan revisi UU Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK. Mahasiswa meminta agar demokrasi ditegakkan. "Saya dukung penuh aspirasi mahasiswa," kata Kusnadi. 

Aksi mahasiswa ini berlangsung sejak Jumat siang. Dengan membawa poster dan berorasi, massa yang terdiri dari berbagai kelompok dan perguruan tinggi terus berdatangan hingga Jumat sore. 

Jalan Indrapura di depan DPRD Jatim lumpuh total penuh lautan mahasiswa. Massa terus mengkritik pemerintah. Bahkan, demonstrasi ini sempat diwarnai kericuhan.

Setidaknya dua kali muncul ketegangan di lokasi yang menyebabkan aksi saling lempar botol air kemasan. Bahkan kawat berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian, sempat rusak. 

Pemicunya adalah karena massa mendesak agar Ketua DPRD Jatim keluar dan menemui massa. Karena hingga tiga jam, pimpinan belum keluar. 

Hingga akhirnya, Kusnadi dengan ditemani sejumlah anggota DPRD Jatim menemui massa. Di antaranya Freddy Poernomo, Noer Soetjipto, Daniel Rohi, Yordan M Batara Goa. Kusnadi menyatakan akan membawa tuntutan massa ke pemerintah pusat dengan cara bersurat resmi atas nama DPRD Jatim. 

Ada pun tuntutan massa di antaranya adalah agar presiden dan DPR menaati putusan MK dan menghentikan segala upaya untuk revisi UU Pilkada. Sebagai informasi, rencana revisi UU Pilkada ini memang memantik gelombang protes di berbagai daerah. 

Kemudian massa juga meminta agar Jokowi sebagai Presiden tidak cawe-cawe secara politik dengan melibatkan lembaga negara. Juga meminta agar DPRD Jatim bersikap memberi penolakan terhadap revisi UU Pilkada yang sebelumnya sempat digodok oleh DPR RI. 

Tuntutan itu dituangkan dalam nota kesepakatan antara perwakilan massa dan Kusnadi sebagai pihak DPRD Jatim. "Kami sepakat," tegas Kusnadi. 

Sementara Aulia Thaariq Akbar, Koordinator BEM seluruh Indonesia Wilayah Jawa Timur menjelaskan massa yang turun kali ini berasal dari berbagai elemen dan wilayah. 

Tak hanya Surabaya, tetapi juga dari Sidoarjo, Bangkalan dan sejumlah wilayah lain. BEM SI Jatim pun menegaskan akan menagih janji pimpinan DPRD Jatim bersurat resmi ke pemerintah pusat. 

"Kami akan terus mengawal, karena janjinya DPRD Jatim akan bersurat resmi. Kita memang ingin agar DPRD Jatim secara kelembagaan bersikap resmi," ungkap Aulia saat dikonfirmasi pasca aksi yang bubar Jumat sore.  ****