Pilwali Surabaya 2024

Nasdem Gagalkan Bumbung Kosong Pilwali Surabaya 2024? Lita Machfud Arifin : Usung Paslon Ideal

Partainya saat ini tinggal menunggu waktu saja untuk memastikan calon yang diusung dalam Pilwali Surabaya 2024.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Titis Jati Permata
Foto Istimewa Partai NasDem
Ketua DPW Nasdem Jatim Lita Mahfud Arifin 

SURY.CO.ID, SURABAYA - Partai Nasdem memastikan untuk menggagalkan fenomena calon tunggal di Pilwali Surabaya 2024.

Partai Restorasi Indonesia ini menjadi penentu saat bumbung kosong menguat dalam kontestasi Pilwali Surabaya 2024.

Belum ada calon selain petahana Eri Cahyadi-Armuji yang sudah memastikan menjadi bakal Paslon. Kader PDIP ini diusung partainya bersama PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan PPP.

Golkar sendiri sudah memberi surat tugas untuk Eri Cahyadi sebagai bakal calon wali kota.

Eri juga mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah di DPC Gerindra Surabaya dan DPD Nasdem Surabaya. Termasuk ke PSI.

Namun hingga menjelang pendaftaran Paslon di Pilwali Surabaya, belum ada calon lain yang muncul.

Namun hingga Jumat (16/8/2024), bayang-bayang calon tunggal itu terbantahkan oleh keputusan Nasdem. Kontestasi Pilwali tak lagi ada bumbung kosong.

Kepastian Nasdem menjadi "penyelamat" demokrasi itu disampaikan Ketua DPW Nasdem Jatim Lita Mahfud Arifin.

Partainya saat ini tinggal menunggu waktu saja untuk memastikan calon yang diusung dalam Pilwali Surabaya 2024.

"Sudah ada titik terang di partai kami untuk bakal calon wali kota di Pilwali nanti. Langsung sepasang yang akan kami usung. Tunggu saja," kata Lita, Jumat (16/8/2024).

Bahkan dengan Paslon yang akan diusung Nasdem itu juga bisa diterima Gerindra dan PSI. Bahkan dengan Golkar sekali pun yang sampai saat ini belum resmi memberi rekomendasi kepada Eri.

"Kami berkomitmen untuk menjaga Marwah demokrasi. Pilkada adalah kontestasi demokrasi dengan pilihan calon. Bukan bumbung kosong," kata Lita mereaksi potensi calon tunggal.

Menurut perempuan tegas ini, Pilkada adalah tempat untuk beradu visi dan misi serta program yang dapat diambil oleh pejabat publik. Pilkada seharusnya memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin.

"Memilih pejabat publik yang terbaik. Namun, ketika hanya ada satu calon, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memilih berdasarkan penilaian yang adil berdasarkan hati nurani," urainya.

Lita menyebutkan bahwa demokrasi yang sehat harus melibatkan masyarakat dalam semua tahap proses Pilkada.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved