Ikutan Dukung PJ Bupati 'Periode Kedua', Aktivis LSM Ini Berdalih Andriyanto Netral di Tahun Politik

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Keinginan kalangan DPRD Kabupaten Pasuruan agar Andriyanto kembali diusulkan sebagai PJ Bupati Pasuruan, belum mendapat perlawanan. Artinya belum ada yang memberi opini berbeda selain Andriyanto, bahkan sejumlah kalangan civil society dan LSM yang terkenal kritis pun ikut-ikutan.

Salah satunya Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), LSM anti korupsi yang terkenal kritis dan tidak mudah sepakat dengan birokrasi, ternyata juga sudah mendukung Andriyanto.

Kepada SURYA, Direktur Pusaka, Lujeng Sudarto menyampaikan bahwa sosok kepemimpinan seperti Andriyanto memang dibutuhkan di Kabupaten Pasuruan.

"Karena tahun ini ada Pilkada Pasuruan, maka dibutuhkan sosok PJ bupati yang bisa menjaga jarak dari semua calon yang akan running dan kekuatan partai politik," kata Lujeng,  Jumat (9/8/2024).

Praktis, kata Lujeng, siapa pun yang duduk di kursi PJ Bupati Pasuruan nanti harus bisa membawa birokrasi Kabupaten Pasuruan benar-benar netral, tidak memihak ataupun justru mendukung salah satu pasangan calon. 

"Sangat tidak elok, kalau PJ Bupati Pasuruan nanti justru ikut terlibat dalam mengerahkan ataupun mengarahkan dukungan-dukungan untuk kepentingan politik pragmatis," sambung Lujeng.

Lujeng  menilai, Andriyanto bisa menjalankan skema itu dan berhasil membuktikan dirinya bisa membawa birokrasi yang netral dan tidak terlibat kepentingan politik. Lujeng menyebut, itu terlihat dalam Pilpres dan Pemilu lalu. 

"Seorang PJ nanti benar-benar harus bisa menjaga netralitas ASN agar tidak menggunakan jabatannya, kewenangannya untuk ikut terlibat kepentingan politik pasangan calon tertentu," tegasnya.

Maka, ia mengingatkan siapa pun baik fraksi-fraksi di DPRD atau lainnya jangan mencoba-coba menarik PJ Bupati dan ASN untuk memuluskan dan melancarkan kepentingan politik dalam Pilkada Pasuruan.

"Kalau itu yang terjadi, maka patut diragukan kenegarawan mereka. Maka sekali lagi, saya ingatkan jangan jadikan momentum pergantian PJ untuk melayani kepentingan politik golongan," ujarnya.

Lujeng juga mengingatkan para Aparat Penegak Hukum (APH) di Pasuruan tidak mudah dijadikan alat untuk kepentingan politik yang pragmatis dan oportunis. 

"Jika memang itu yang akan terjadi, maka Pusaka siap membuat gerakan civil society yang akan mengontrol kerja-kerja APH ataupun ASN yang diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu mendatang," tegasnya. *****